Luhut Sebut Tak Ada Pemimpin Daerah Kena OTT KPK dalam 7 Bulan Terakhir

Dia menuturkan, hal itu dipengaruhi oleh makin transparannya belanja dan pemasukan pemerintah daerah (Pemda) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Anda amati pemimpin-pemimpin di daerah selama 6-7 terakhir ini ada enggak yang ketangkap OTT karena penyalahgunaan APBD? Enggak ada. Kenapa? karena semua APBD sekarang itu digitalisasi, transparansi," kata Luhut dalam Kick Off Digital Economy Working Group (DEWG) G20, di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut mengungkapkan, makin transparannya pengadaan barang oleh Pemda sedikit banyak dipengaruhi oleh pemanfaatan digitalisasi, termasuk pemanfaatan e-Katalog.

E-Katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan pemerintah.

"Sekarang yang paling besar yang sekarang akan di-launching oleh Presiden tanggal 24 adalah e-Katalog," ucap Luhut.

Nantinya, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (government procurement) setiap tahun akan menggunakan e-Katalog, untuk menyerap produk-produk dalam negeri. Sebelumnya, 70-80 persen pengadaan barang dan jasa dipenuhi oleh impor dari negara lain.

"Itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar itu adalah impor, mungkin 70-80 persen. sekarang kita bilang enggak. Jadi Rp 400 triliun tahun ini kita akan coba semua masuk e-Katalog," ujar dia.

Luhut berharap, pemanfaatan e-Katalog dapat membuat UMKM dan industri kecil pulih dan berjalan karena didukung pemerintah setiap tahun. E-Katalog juga diyakini menumbuhkan inovasi para pelaku usaha kecil.

"Apa yang terjadi? yang terjadi pemerataan terjadi semua pembelanjaan dalam negeri. Jadi nanti (barangnya) Anda bikin sendiri, masukin di e-Katalog, dari mobil, aspal, mobil truk semua masuk e-Katalog," kata Luhut.