Lakukan Mediasi, Besok Menaker Panggil Manajemen SiCepat Ekspress

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merespon terkait adanya kisruh pemaksaan pengunduran diri terhadap para pekerja perusahaan layanan pengiriman barang PT SiCepat Ekspress.

Rencananya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memanggil manajemen SiCepat Ekspress dan para pekerjanya yang mendapatkan intimidasi pengunduran diri paksa untuk melakukan mediasi.

"Besok (17/3/2022), (manajemen SiCepat Ekspress dan pekerjanya) mau kita panggil mediasi. Kita besok akan panggil manajemen (SiCepat Ekspress)," ucapnya di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Lebih lanjut, mengenai adanya paksaan pengunduran diri pekerja SiCepat Ekspress akankah mendapat manfaat dari program terbaru pemerintah yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)? Mengenai hal itu, kata Ida, masih mempelajari kasus dari SiCepat Ekspress.

Karena dirinya belum mengetahui secara detil duduk permasalahan, hanya baru mengetahui dari pemberitaan media. "Belum tentu (dipaksa resign). Kalau mereka peserta JKM, JKK maka bisa (dapatkan JKP). Makanya besok kita panggil, kita sudah minta mereka untuk datang," ujarnya.

SiCepat Ekspres dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan kurirnya. Hal itu diungkapkan oleh sebuah akun Twitter dengan bernama @arifnovianto_id.

Melalui cuitannya, Arif menyebutkan, SiCepat telah memangkas 365 kurir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.

"GELOMBANG PHK massal tengah dilakukan SiCepat. Di Jabodetabek ada sekitar 365 kurir yg dipecat," tulis Arif, dikutip Senin (14/3/2022).

Bukan hanya itu, Arif bilang, dalam proses pemangkasan itu SiCepat meminta kurirnya untuk menandatangani surat pengunduran diri, bukan PHK. Menurutnya, hal itu dilakukan guna menghindari kewajiban yang perlu dibayarkan SiCepat kepada kurir.