LKPP Dorong Optimalisasi APBN-APBD agar Serap Produk UMKM

Pemerintah sendiri memiliki target pembelanjaan Rp 400 triliun untuk produk dalam negeri.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyatakan, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memberi porsi besar bagi pelaku usaha lokal dan UMKM yang mengembangkan produk dalam negeri.

”Arahan Presiden Joko Widodo jelas, yaitu bagaimana agar APBN dan APBD dioptimalkan untuk produk dalam negeri dan UMKM. LKPP tentu mengikuti arahan Presiden dengan menyiapkan inovasi agar proses birokrasi lebih mudah dalam meningkatkan keterlibatan PDN dan UMKM,” ujar Anas dalam siaran pers, Rabu (16/3/2022).

“LKPP juga menargetkan 200.000 produk bisa tayang dalam Katalog Elektronik LKPP (e-Katalog) pada Maret 2022 ini, dan 1 juta produk di akhir 2022, dengan prioritas pada produk dalam negeri,” imbuh Anas.

Ia menjelaskan, katalog elektronik adalah sistem online yang dikembangkan LKPP. Katalog ini menyediakan beragam produk yang dibutuhkan pemerintah.

Anas menggambarkan perhitungan BPS, ketika optimalisasi belanja ke produk dalam negeri mencapai Rp 400 triliun, pertumbuhan ekonomi bisa naik hingga 1,7 - 1,8 persen.

“Sehingga sesuai arahan Presiden Jokowi, belanja pemerintah menjadi pemicu pertumbuhan, yang ujungnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di masa pemulihan ekonomi saat ini,” jelas Anas.

Anas mengatakan, ada sejumlah strategi untuk mendorong optimalisasi belanja produk dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat hingga daerah. Dia menyebutnya sebagai ekosistem belanja negara.

“Ekosistem ini mencakup kebijakan, infrastruktur teknologi, hingga kolaborasi antar kementerian/lembaga dan pemda. Beberapa waktu terakhir ini terus diakselerasi oleh Kemenko Marves sebagai ketua tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk intens menyampaikan ini ke kementerian dan pemda,” papar Anas.

LKPP, sambung Anas, telah mencoba memangkas birokrasi dalam penayangan produk di e-Katalog.

Misalnya, pembentukan pengelola e-katalog lokal untuk pemerintah daerah. Ia bilang, sebelumnya ada empat tahapan birokrasi, tapi kini menjadi satu tahapan saja.

“E-Katalog Lokal akan mendorong pelaku usaha daerah tumbuh, termasuk usaha-usaha skala kecil menengah. Sehingga ekonomi lokal bergerak. Juga yang pasti mendorong transparansi dan semuanya tetap akuntabel,” tutur dia.

Tak sampai di situ, ia mengakui LKPP telah memangkas birokrasi pencantuman produk pada e-Katalog Lokal dari sembilan tahap menjadi hanya lima tahap.

“Bersama Menteri Dalam Negeri, LKPP juga telah menerbitkan surat edaran yang secara teknis mendorong belanja produk dalam negeri dan UMK di pemda,” tutup Anas.