Ada China hingga Abu Dhabi di Proyek IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan makin santer usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU pada 18 Januari 2022.

Pembangunan IKN tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seturut perhitungan pembuat kebijakan, pembangunan tahap I IKN dari tahun 2022-2024 membutuhkan dana hingga Rp 466 triliun.

Sejak awal, ada beberapa wacana yang bergulir mengenai dana pembangunan. Pemerintah sepakat, pemindahan Ibu Kota ini seminimal mungkin menggunakan dana APBN, porsinya mencapai 20 persen dari Rp 466 triliun. Oleh karena itu, pencarian investor dari berbagai negara dilakukan.

Namun dalam perjalanannya, ada beberapa polemik soal pendanaan. Selain menggunakan anggaran PEN untuk pembangunan gedung pemerintahan, investor kelas kakap juga mundur dari niat semula.

Di sisi lain, masih ada negara-negara yang punya niat membenamkan dana di IKN, yakni Abu Dhabi bersama China yang membuat konsorsium, dan Arab Saudi.

Semula Gunakan Dana PEN

Untuk pembangunan keperluan pemerintah di IKN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat berniat menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun dari total Rp 455,62 triliun.

Satu hari setelah pernyataan Sri Mulyani menyebar, rencana lantas ditentang oleh banyak pihak, termasuk DPR. DPR mengungkapkan, sejatinya dana PEN murni dialokasikan untuk melindungi masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11.

Oleh karenanya, pembangunan dan pemindahan IKN tidak masuk dalam kriteria pemulihan atau perlindungan masyarakat. Begitu pula tidak termasuk dalam kriteria meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19.

"IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Cuma kebun dan hutan saja yang mau kita bangun," ucap Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan pada 19 Januari 2022.

Di pekan berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, anggaran untuk pembangunan dan pemindahan IKN tidak jadi menggunakan anggaran PEN.

Mantan Menteri Perindustrian ini mengungkap, anggaran pembangunan IKN fase pertama saat ini disediakan di Kementerian PUPR. Anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur dasar sesuai kebutuhan dan prosesnya.

"Terkait dengan IKN anggarannya di PUPR yang saat ini ada. Dan memang diperkirakan untuk fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun, namun dana ini dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progress," jelas dia, Senin (24/1/2022).

Cari Pihak Swasta

Terlepas dari itu, pemerintah juga mencari pihak Swasta untuk pembangunan di luar sektor pemerintahan. Ada banyak pihak dari negara-negara lain yang tertarik, mulai dari Jepang hingga Arab Saudi.

Ketertarikan tidak lepas dari IKN yang digadang-gadang menjadi kota hijau dan kota AI. Presiden Jokowi bahkan memerintahkan pemilik mobil berenergi fosil tidak diizinkan pindah ke IKN.

"Yang menjadi carian kita adalah yang untuk non government," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, usai Kick Off Digital Economy Working Group (DEWG) G20, di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut menjadi corong yang paling vokal berkomunikasi dengan para investor IKN sejak awal. Di awal tahun 2020, CEO perusahaan asal Jepang, Softbank, bertemu Luhut dan Presiden Jokowi untuk membahas pendanaan IKN.

Kala itu, Son sempat bertemu dengan Jokowi di Jakarta membahas proyek-proyek potensial di Tanah Air, termasuk IKN. Di situlah Softbank menyatakan niatnya untuk menanam modal di RI.

"Akan datang Masayoshi Son, dia mendesak saya terus, dia mau investasi sampai 100 miliar dollar AS. Bagi saya ini too good to be true," beber Luhut kala itu.

Sebagai informasi, SoftBank adalah investor utama di Indonesia. Sahamnya tersebar di berbagai startup, seperti GoTo dan Grab yang berbasis di Singapura.

Vision Fund baru-baru ini juga berinvestasi di Funding Societies yang berbasis di Singapura. Funding Societies adalah sebuah usaha yang mengoperasikan layanan pinjaman digital di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Softbank Mundur

Sayangnya pada awal Maret 2022 ini, Softbank menyatakan mundur dari proyek. Mundurnya Softbank terjadi usai Jokowi sudah menunjuk Ketua dan CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota komite pengarah proyek IKN.

Son ditunjuk bersama putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Softbank pun tidak menjelaskan alasannya mundur dari megaproyek anyar tersebut. Tapi dia memastikan akan terus memberikan dukungan kepada perusahaan rintisan (startup) di Indonesia.

“Kami tidak berinvestasi dalam proyek (IKN) ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund,” kata SoftBank dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Nikkei Asia, Sabtu (12/3/2022).

Dikonfirmasi ke Luhut, perusahaan asal Jepang itu memang sudah mundur dari awal ketika sahamnya menurun. Alhasil, dana investasi dari Abu Dhabi dan Arab Saudi tidak jadi ditaruh dalam Vision Fund Softbank.

"Softbank itu dari awal sudah mundur dia, sejak dia sahamnya drop, kemudian dia punya fund itu Vision Fund tidak lagi jadi ditaruh dana dari Saudi, tidak lagi ditaruh dari Abu Dhabi. Jadi dia enggak ada, yasudah off," bebernya.

Karena mundur, Son terdepak dari dewan pengarah IKN. Hingga kini, pemerintah masih mencari pengganti Son.

"Enggak lagi (jadi dewan pengarah). (Penggantinya) lagi kita cari. Enggak (tergantung investornya) juga. Bisa juga iya, bisa enggak," ucapnya.

Abu Dhabi-China Buat Konsorsium

Kendati Softbank mundur, ada beberapa investor lain yang berkomitmen menanam modal, sebut saja Abu Dhabi dan Arab Saudi.

Abu Dhabi bakal membenamkan dana senilai 20 miliar dollar AS. Dana tersebut akan masuk dalam Sovereign Wealth Fund/SWF Indonesia, Indonesia Investments Authority.

Luhut mengungkapkan, Abu Dhabi memiliki konsorsium sehingga dana tersebut berasal dari beberapa negara, salah satunya China.

"Abu Dhabi bilang ke saya, "Kami itu konsorsium kami macam-macam negaranya, bukan kami sendiri, karena kami mau efisien,". Abu Dhabi itu punya partner mana-mana saja, termasuk ada juga China," ucap dia.

Selain Abu Dhabi, Arab Saudi juga menyatakan ketertarikannya melalui Putera Mahkota Mohammed bin Salman. Namun, besaran pasti investasi masih terus digodok.

"Crown Prince Mohammed bin Salman itu juga minta untuk dia masuk ke situ. Kalau beliau angkanya berapa sedang kita godok karena kami terus pertemuan secara virtual dengan timnya Mohammed bin Salman," tandas Luhut.