Jokowi Janji IKN Cuma Pakai 20 Persen Dana APBN, lalu Sisanya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp 460 triliun. Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Jokowi menegaskan, APBN hanya akan digunakan sekitar 20 persen dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kota yang nantinya diberi nama Nusantara tersebut.

Lalu dari mana sisa dana untuk keperluan pembangunan IKN atau sekitar 80 persennya?

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan, pembangunan IKN Nusantara tidak hanya akan mengandalkan pembiayaan dari APBN sebesar 20 persen. Tapi sisanya akan memanfaatkan sejumlah kerja sama.

Dana dari luar APBN yang dimaksud yakni melalui skema Public Private Partnership (PPP) serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“APBN kita hanya berkontribusi 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN," jelasnya dikutip dari Kontan, Kamis (17/3/2022).

"Apalagi pembangunan IKN itu berlangsung dalam jangka panjang, setidaknya 15 tahun - 20 tahun baru selesai. Itu artinya 20 persen yang menjadi kontribusi APBN itu bersifat multiyear,” sambung dia.

Said juga menuturkan, kontribusi APBN pada pembangunan IKN ini hanya untuk infrastruktur dasar dan strategis karena menyangkut kepentingan politik dan keamanan negara. Sehingga, tidak mungkin diminta keterlibatan swasta.

Di sisi lain, kontribusi APBN pada pembangunan IKN sebagai stimulasi untuk mendorong keterlibatan badan usaha, baik BUMN maupun swasta, baik swasta asing maupun dalam negeri.

“Sebab, mereka tidak akan tertarik untuk terlibat pembiayaan IKN kalau IKN nya sendiri tidak menjanjikan return investment,” katanya.

Oleh sebab itu, menurut Said,rencana induk IKN yang menjadi tanggungjawab kepala otoritas IKN agar dapat menyusun pembangunan IKN menjadi sangat strategis, membantu melibatkan posisi badan usaha agar bisa terlibat, dan menjanjikan apa yang bisa dilakukan dari sisi usaha.

“Pada sisi inilah yang justru menjadi tantangan pemerintah melakukan lobi lobi ke banyak pihak,” tuturnya.

Jadi kontroversi

Untuk pembangunan keperluan pemerintah di IKN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat berniat menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun dari total Rp 455,62 triliun.

Satu hari setelah pernyataan Sri Mulyani menyebar, rencana lantas ditentang oleh banyak pihak, termasuk DPR. DPR mengungkapkan, sejatinya dana PEN murni dialokasikan untuk melindungi masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11.

Oleh karenanya, pembangunan dan pemindahan IKN tidak masuk dalam kriteria pemulihan atau perlindungan masyarakat. Begitu pula tidak termasuk dalam kriteria meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19.

"IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Cuma kebun dan hutan saja yang mau kita bangun," ucap Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan pada 19 Januari 2022.

Di pekan berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, anggaran untuk pembangunan dan pemindahan IKN tidak jadi menggunakan anggaran PEN.

Mantan Menteri Perindustrian ini mengungkap, anggaran pembangunan IKN fase pertama saat ini disediakan di Kementerian PUPR. Anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur dasar sesuai kebutuhan dan prosesnya.

"Terkait dengan IKN anggarannya di PUPR yang saat ini ada. Dan memang diperkirakan untuk fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun, namun dana ini dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progress," jelas dia.

Cari Pihak Swasta

Terlepas dari itu, pemerintah juga mencari pihak Swasta untuk pembangunan di luar sektor pemerintahan. Ada banyak pihak dari negara-negara lain yang tertarik, mulai dari Jepang hingga Arab Saudi.

Ketertarikan tidak lepas dari IKN yang digadang-gadang menjadi kota hijau dan kota AI. Presiden Jokowi bahkan memerintahkan pemilik mobil berenergi fosil tidak diizinkan pindah ke IKN.

"Yang menjadi carian kita adalah yang untuk non government," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, usai Kick Off Digital Economy Working Group (DEWG) G20, di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut menjadi corong yang paling vokal berkomunikasi dengan para investor IKN sejak awal. Di awal tahun 2020, CEO perusahaan asal Jepang, Softbank, bertemu Luhut dan Presiden Jokowi untuk membahas pendanaan IKN.

Kala itu, Son sempat bertemu dengan Jokowi di Jakarta membahas proyek-proyek potensial di Tanah Air, termasuk IKN. Di situlah Softbank menyatakan niatnya untuk menanam modal di RI.

"Akan datang Masayoshi Son, dia mendesak saya terus, dia mau investasi sampai 100 miliar dollar AS. Bagi saya ini too good to be true," beber Luhut kala itu.

Sebagai informasi, SoftBank adalah investor utama di Indonesia. Sahamnya tersebar di berbagai startup, seperti GoTo dan Grab yang berbasis di Singapura.

Vision Fund baru-baru ini juga berinvestasi di Funding Societies yang berbasis di Singapura. Funding Societies adalah sebuah usaha yang mengoperasikan layanan pinjaman digital di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Softbank Mundur

Sayangnya pada awal Maret 2022 ini, Softbank menyatakan mundur dari proyek. Mundurnya Softbank terjadi usai Jokowi sudah menunjuk Ketua dan CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota komite pengarah proyek IKN.

Son ditunjuk bersama putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Softbank pun tidak menjelaskan alasannya mundur dari megaproyek anyar tersebut. Tapi dia memastikan akan terus memberikan dukungan kepada perusahaan rintisan (startup) di Indonesia.

“Kami tidak berinvestasi dalam proyek (IKN) ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund,” kata SoftBank dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Nikkei Asia.

Dikonfirmasi ke Luhut, perusahaan asal Jepang itu memang sudah mundur dari awal ketika sahamnya menurun. Alhasil, dana investasi dari Abu Dhabi dan Arab Saudi tidak jadi ditaruh dalam Vision Fund Softbank.

"Softbank itu dari awal sudah mundur dia, sejak dia sahamnya drop, kemudian dia punya fund itu Vision Fund tidak lagi jadi ditaruh dana dari Saudi, tidak lagi ditaruh dari Abu Dhabi. Jadi dia enggak ada, yasudah off," bebernya.

Karena mundur, Son terdepak dari dewan pengarah IKN. Hingga kini, pemerintah masih mencari pengganti Son.

"Enggak lagi (jadi dewan pengarah). (Penggantinya) lagi kita cari. Enggak (tergantung investornya) juga. Bisa juga iya, bisa enggak," ucapnya.

(Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Akhdi Martin Pertama)