Krisis Minyak Goreng, YLKI: Pemerintah Seharusnya Belajar dari Subsidi Gas Melon...

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, penyediaan minyak goreng subsidi di pasaran ini sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum konsumen kelas atas.

"Jangan sampai kelompok konsumen minyak goreng premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan membeli apalagi memborong minyak goreng non-premium yang harganya jauh lebih murah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Oleh karenanya, dia meminta pemerintah menggelontorkan subsidi minyak goreng secara tertutup agar masyarakat menengah bawah bisa mendapatkan minyak goreng murah.

Pasalnya, jika subsidi dilakukan secara terbuka maka subsidi tidak akan tepat sasaran karena berpotensi diborong oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja, by name by address. Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon," ucapnya.

Sementara terkait kebijakan pemerintah yang menyerahkan harga minyak goreng premium kemasan ke pasar, dinilai sebagai langkah yang mungkin bisa meredakan permasalahan minyak goreng yang sudah terjadi berbulan-bulan ini.

Kebijakan ini menurutnya, lebih market friendly sehingga mungkin bisa memperbaiki distribusi dan pasokan minyak goreng sehingga harga minyak goreng dapat lebih terjangkau.

"Selama ini intervensi pemerintah pada pasar minyak goreng, dengan cara melawan pasar terbukti gagal total. Malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat," tutur dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah menghapus kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Kebijakan pengaturan harga tersebut dianggap sebagai biang kerok hilangnya minyak goreng dari pasaran beberapa pekan terakhir.

Sebagai gantinya, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk minyak goreng Rp 14.000 berbentuk curah. Sedangkan untuk penentuan harga minyak goreng premium atau kemasan, pemerintah tidak ikut campur.