Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Sri Mulyani: Biaya Pemangkasan Emisi Karbon di Sektor Kehutanan Lebih Murah Dibandingkan Sektor Energi

Bendahara negara ini menuturkan, dana yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi karbon dari sektor kehutanan hanya mencapai 6,5 miliar dollar AS. Sedangkan dari sektor energi biayanya mencapai 250 miliar dollar AS.

Dia bilang, sektor ini perlu dimanfaatkan agar Indonesia memenuhi komitmennya dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement). Dalam dokumen National Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sampai 29 persen dengan upaya sendiri, atau 41 persen dengan dukungan internasional.

"Untuk berkontribusi dalam NDC, sebagian besar sebenarnya dapat disumbangkan dari kehutanan yang biayanya relatif murah, itu hanya 6,5 miliar dolar AS," ucap Sri Mulyani dalam Seminar Tingkat Tinggi S20-G20 Indonesia 'Just Energy Transition' secara virtual, Kamis (17/3/2022).

Asal tahu saja, mengurangi emisi gas rumah kaca membutuhkan biaya yang besar. Wanita yang karib disapa Ani ini memperkirakan, biayanya mencapai sekitar Rp 3.460 triliun, atau sekitar Rp 266 triliun per tahun hingga 2030.

Dia menuturkan, kontribusi pihak swasta sangat diperlukan karena pemerintah melalui instrumen fiskal hanya mampu menyediakan 34 persen dari total kebutuhan anggaran.

"Kita akan sangat membutuhkan kerangka kebijakan yang dapat mengundang lebih banyak sektor swasta dan BUMN untuk berpartisipasi dalam tujuan ini," ucap dia.

Sri Mulyani tidak memungkiri, menggaet sektor swasta bukan jalan yang mudah pula. Untuk itu diperlukan kerangka kebijakan yang tepat sasaran, misalnya seperti memperkenalkan pasar karbon.

Dia bilang, saat ini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lain untuk membangun mekanisme pasar karbon.

Untuk tahap awal, pemerintah mengatur tarif pajak baru untuk karbon paling rendah Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) mulai April 2022. Angkanya jauh lebih rendah dari yang diusulkan semula sebesar Rp 75 per kilogram CO2e.

Pajak karbon bakal dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajaknya memperhatikan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon.

"Kami telah memperkenalkan harga karbon di tingkat bawah terlebih dahulu, karena ini adalah pengenalan bagi perekonomian Indonesia untuk membiasakan mekanisme pasar karbon ini," ucap Sri Mulyani.

Pensiun dini PLTU batu bara

Selain memperkenalkan cap & trade karbon, pihaknya juga berdiskusi dengan PLN untuk memensiunkan sebagian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Tentu saja ada uang kompensasi yang diberikan kepada investor karena menyudahi kontrak lebih cepat dari yang disepakati.

Pensiun dini PLTU batu bara dibarengi dengan membangun pembangkit listrik terbarukan, dan menyediakan energi yang murah dan ramah lingkungan kepada masyarakat.

"Kami sudah mengidentifikasi PLTU sebesar 5 GW yang bisa dipensiunkan dengan usia rata-rata 13 tahun, sehingga kita nantinya bisa membangun energi terbarukan," tandas Ani.

https://money.kompas.com/read/2022/03/17/175549926/sri-mulyani-biaya-pemangkasan-emisi-karbon-di-sektor-kehutanan-lebih-murah

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT INKA Multi Solusi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMK, Simak Persyaratannya

PT INKA Multi Solusi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMK, Simak Persyaratannya

Work Smart
BEI Belum Terima Dokumen Pengajuan IPO RANS Entertainment

BEI Belum Terima Dokumen Pengajuan IPO RANS Entertainment

Whats New
BKN: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Ditunda

BKN: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Ditunda

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Simak Jadwal Pelaksanaannya

Pertamina Geothermal IPO, Simak Jadwal Pelaksanaannya

Whats New
INDEF Berharap Jokowi Usulkan Kandidat Calon Gubernur BI Lebih dari Satu Nama

INDEF Berharap Jokowi Usulkan Kandidat Calon Gubernur BI Lebih dari Satu Nama

Whats New
Hasil Rapat dengan Jokowi, Bos Bulog: Jangan Ada Harga Beras Mahal

Hasil Rapat dengan Jokowi, Bos Bulog: Jangan Ada Harga Beras Mahal

Whats New
Langka, Mendag Larang Penjualan Minyakita di Supermarket dan 'Online'

Langka, Mendag Larang Penjualan Minyakita di Supermarket dan "Online"

Whats New
Daftar 10 Investasi Ilegal yang Ditemukan SWI pada Januari 2023

Daftar 10 Investasi Ilegal yang Ditemukan SWI pada Januari 2023

Whats New
Beri Layanan Pelumas Ber-TKDN untuk Industri Pertambangan, PanaOil Raih Penghargaan IMSA 2022

Beri Layanan Pelumas Ber-TKDN untuk Industri Pertambangan, PanaOil Raih Penghargaan IMSA 2022

Whats New
Cara Bayar Tilang Elektronik Melalui Bank BRI

Cara Bayar Tilang Elektronik Melalui Bank BRI

Work Smart
Soal Isu Jadi Menteri Pertanian, Buwas: Saya Itu Orang yang Tidak Ingin Dapat Jabatan

Soal Isu Jadi Menteri Pertanian, Buwas: Saya Itu Orang yang Tidak Ingin Dapat Jabatan

Whats New
Luhut: Masalah Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Beijing

Luhut: Masalah Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Beijing

Whats New
Diberi Gaji Rp 172 Juta Lebih Per Bulan, Kepala Otorita IKN: Saya 'No Comment'

Diberi Gaji Rp 172 Juta Lebih Per Bulan, Kepala Otorita IKN: Saya "No Comment"

Whats New
Agar Bisa Bersaing dengan Swasta, 2 BUMN Layanan Pelabuhan Lakukan Kerja Sama

Agar Bisa Bersaing dengan Swasta, 2 BUMN Layanan Pelabuhan Lakukan Kerja Sama

Whats New
Bandara Internasional Bakal Dikurangi Jadi 15, Erick Thohir: Yang Lain Hanya Boleh Layani Haji dan Umrah

Bandara Internasional Bakal Dikurangi Jadi 15, Erick Thohir: Yang Lain Hanya Boleh Layani Haji dan Umrah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+