Heran Ibu-ibu Berebut Minyak Goreng, Megawati: Saya sampai Ngelus Dada

KOMPAS.com - Meski sudah berlangsung berbulan-bulan, polemik minyak goreng belum juga reda di Indonesia. Pemerintah sudah menggulirkan sejumlah program, namun hasilnya tidak efektif.

Teranyar, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan baru saja mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Pemerintah berdalih, banyak oknum mafia ikut bermain, sehingga di lapangan aturan itu sulit diterapkan dan yang terjadi justru kelangkaan. 

Di sejumlah daerah, masyarakat harus antre berjam-jam demi mendapatkan 2 liter minyak goreng. Tak jarang, antrean berujung kericuhan sehingga membuat warga saling dorong berebut salah satu komoditas sembako ini.

Mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, turut menyoroti polemik minyak goreng yang terjadi belakangan ini.

"Sampai kalau sekarang kita lihat toh, hebohnya urusannya beli minyak goreng. Saya tuh sampai ke ngelus dada bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng," jelas Megawati dikutip dari webinar Cegah Stunting untuk Generasi Emas Indonesia seperti dilihat dalam siaran kanal Youtube Tribunnews, Jumat (18/3/2022).

Menurutnya, masyarakat sebenarnya bisa beralih ke masakan yang diolah dengan dikukus atau direbus. Tanpa menggoreng, makanan justru lebih sehat. Sehingga fenomena rebutan minyak goreng dinilai bisa dihindari.

"Saya itu sampai mikir jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya. Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus atau seperti rujak. Apa tidak ada, itu menu Indonesia loh," ungkap Megawati.

Ia juga menjelaskan, selama ini, banyak yang mengira dirinya mangonsumsi makanan seperti daging dan susu. Padahal, ia lebih gemar mengonsumsi makanan yang sederhana sebagaimana masyarakat pada umumnya.

"Nggak (makan daging dan susu), saya makan tempe, saya makan ikan asin, nggak beda toh sama kamu itu. Lugas ngomong kalau ke rakyat. Bingung toh mereka dan diam karena apa ada gizinya itu," ucap dia.

Ia juga mengatakan, bahwa makanan itu bukan hanya asupan yang masuk dan menggenyangkan. Namun, perlu diperhatikan gizi serta manfaat bagi anak dan keluarga.

"Harus tahu apa yang dimakan untuk membuat yang namanya tadi keluarga sejahtera adalah keluarga yang happy anak-anaknya sehat, berlari-lari sehat dan lain-lain kalau ditanya cerdas, langsung jawab," kata Megawati.

Mendag minta maaf

Saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Muhammad Lutfi juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak mampu menormalisasi harga minyak goreng.

Ia menyebut ada mafia-mafia yang mengambil keuntungan pribadi sehingga berbagai kebijakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan tidak bisa menurunkan harga minyak goreng di pasaran.

"Dengan permohonan maaf Kemedag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," ujarnya.

Kemendag mengaku memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas masalah mafia dan spekulan minyak goreng.

Oleh karenanya, dia meminta bantuan kepada Satgas Pangan Polri untuk menindak mafia dan para spekulan minyak goreng.

"Sementara ini kita punya datanya dan sedang diperiksa oleh kepolisian Satgas Pangan tetapi keadaannya sudah sangat kritis oleh ketegangan," ucapnya.

Ia meyakini ada mafia minyak goreng karena harga komoditas minyak nabati tersebut masih belum normal setelah pemerintah menerapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Domestic Market Obligation (DMO).

Menurutnya, harusnya kebutuhan minyak goreng masyarakat bisa terpenuhi setiap bulannya karena kedua kebijakan tersebut. Namun kenyataannya berbeda. Harga minyak goreng langka dan harganya tidak sesuai HET.

Dia mengungkapkan, pada 14 Februari-16 Maret 2022, kebijakan DMO bisa mengumpulkan 720.612 ton minyak sawit dari 3,5 juta ton total ekspor produk CPO dan mendistribusikan sebanyak 551.069 ton, atau 76,4 persen ke masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), normalnya setiap orang Indonesia mengkonsumsi 1 liter minyak goreng tiap bulan.

Oleh karena itu kata dia, seharusnya dengan 551.069 ton minyak goreng tersebut, tiap orang mendapatkan 2 liter minyak goreng atau melebihi konsumsi per bulannya.

Namun tiap kali mengecek ke lapangan, Mendag mendapati stok minyak goreng selalu tidak ada. Oleh karenanya, Mendag meyakini ada mafia yang menyelundupkan pasokan minyak goreng masyarakat ke industri atau ke luar negeri.

"Kemendag tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut," tutur dia.