[POPULER MONEY] Mendag Bingung Minyak Goreng Mendadak Melimpah | Pebalap MotoGP Dapat Oleh-oleh Bumbu Rendang hingga Kerupuk

Meski sudah berlangsung berbulan-bulan, polemik minyak goreng belum juga mereda di Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah menggulirkan sejumlah program, namun hasilnya dinilai tidak efektif.

Teranyar, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan baru saja mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Pemerintah berdalih, banyak oknum mafia ikut bermain, sehingga di lapangan masih terjadi kelangkaan minyak goreng.

Di sejumlah daerah, masyarakat harus rela antre berjam-jam demi mendapatkan 2 liter minyak goreng. Tak jarang, antrean berujung kericuhan sehingga membuat warga saling dorong berebut salah satu komoditas sembako ini.

Kini setelah harga minyak goreng dilepas ke pasar, pasokan minyak goreng kembali melimpah dalam waktu singkat di pasaran. Harga minyak goreng ini sudah berada di kisaran Rp 25.000 per liter.

Bagaimana tanggapan Mendag atas melimpahnya minyak goreng di pasaran? Simak di sini

2.  Masyarakat Berpenghasilan di Bawah Rp 4,5 Juta Tidak Perlu Lapor SPT, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengatakan masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Pasalnya, pendapatan di bawah Rp 4,5 juta per bulan termasuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Keuntungannya yang bersangkutan tidak wajib lapor SPT karena penghasilan di bawah ketentuan, maka sanksi denda akan lepas," kata Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Tanah Abang Tiga Erwin Siahaan di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Erwin menuturkan, wajib pajak bisa dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketika memiliki penghasilan di atas Rp 4,5 juta, maka wajib pajak tersebut harus menyetor pajak dan melaporkannya tiap tahun melalui SPT Tahunan.

Selengkapnya baca di sini

3. Luhut Sebut Pebalap MotoGP Dapat Oleh-oleh Bumbu Rendang hingga Kerupuk

Para pebalap yang berkompetisi dalam ajang MotoGP Mandalika, menerima cendera mata dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa cendera mata tersebut merupakan bentuk dukungan dari para pelaku usaha bumbu dan kuliner Indonesia di bawah koordinasi Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI).

Selama dua tahun terakhir, GAPMMI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengangkat kuliner Indonesia melalui program Indonesia Spice Up the World (ISUTW).

"Kita berikan cendera mata ini khusus dengan isinya bervariasi mulai dari bumbu rendang, bumbu soto, bubur ayam, kerupuk, rempah seduh hingga varian kopi," ujarnya melalui siaran pers, Minggu (20/3/2022).

Simak selengkapnya di sini

4. Sarinah Hari Ini Kembali Buka, Seperti Apa Wajah Barunya?

Hari ini atau Senin (21/3/2022), PT Sarinah (Persero) akan kembali membuka untuk umum pusat perbelanjaan Sarinah. Mal Sarinah ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan besar-besaran sejak 2020.

"Sampai berjumpa sebentar lagi di 21 Maret 2022!" tulis Sarinah dalam akun Instagram @sarinahindonesia, Minggu (20/3/2022).

Sarinah yang didirikan tahun 1962, kini akan menjadi pusat perbelanjaan khusus Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga hanya menampilkan produk-produk lokal.

"Sarinah Community Mall akan selalu menciptakan rasa cinta dan dukungan terhadap produk-produk Indonesia agar bisa bersaing secara global," kata pengelola Sarinah dalam postingan tersebut. Sarinah yang mengusung tema community mall (mal komunitas) juga berharap menjadi tempat nongkrong anak muda maupun komunitas. Pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas baru seperti skydeck dan amphitheater.

Baca selengkapnya di sini

5. Kasasi Ditolak MA, Garuda Indonesia Harus Bayar Denda Rp 1 Miliar

Mahkamah Agung (MA) menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas perkara praktik diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan, dalam putusan MA dengan register 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 yang diputus pada 9 Maret 2022, MA menolak kasasi yang diajukan Garuda Indonesia.

Dengan adanya putusan MA tersebut, maka putusan KPPU telah berkuatan hukum tetap sehingga Garuda Indonesia wajib untuk melaksanakan putusan.

"Khususnya pembayaran denda sebesar Rp 1 miliar kepada kas negara selambat-lambatnya 30 hari. Apabila terlambat melakukan pembayaran denda, GIAA dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen per bulan dari nilai denda," kata Deswin melalui siaran pers, Senin (21/3/2022).

Seperti apa kasusnya? Selengkapnya simak di sini