Komisi VII Minta Inalum-Antam Selesaikan Proyek Smelter di Mempawah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan, adanya perselisihan atau dispute antara EPC kontraktor perlu segera diselesaikan. Pasalnya perselisihan tersebutlah yang membat proyek tersebut terhambat.

“Komisi VII DPR RI mendesak Dirut Mind Id dan Dirut PT Antam Tbk untuk dapat menyelesaikan dispute mengenai pekerjaan konsorsium kontraktor smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) yang disebabkan oleh dispute internal kondorsium EPC yaitu konsorsium Chalieco - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk,” kata Maman dalam Rapat Dengar Pendapat, Senin (21/3/2022).

Maman mengatakan, jika masalah perselisihan ini tidak terselesaikan maka Komisi VII DPR RI akan merekomendasikan adanya terminasi kontrak. Komisi VII juga melibatkan aparatur penegak hukum terkait (Kejaksaan Agung dan BPKP) untuk mendapatkan pendapat hukum.

Di samping itu, Komisi VII juga meminta PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja konsorsium.

“PT BAI sebagai pelaksana proyek smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) untuk melakukan evaluasi menyeluruh, dan disampaikan hasilnya ke komisi VII DPR RI. Evaluasi ini harus disampaikan hasilnya paling lambat pada 28 Maret 2022,” jelas Maman.

Sebagai informasi, saat ini penyelesaian proyek smelter tersebut masih 13,7 persen, padahal dalam rancangan kerja seharusnya sudah 71,3 persen. Pembangunan smelter dengan kapasitas 1 juta ton alumina ini ditargetkan mampu mengatasi masalah impor yang selama ini terjadi. Selain itu, smelter juga ditargetkan juga mampu mengekspor 500.000 ton alumina.

Untuk mendorong target tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong PT BIA agar melibatkan perusahaan pemegang IUP lain yang berada di sekitar smelter dalam pemenuhan kebutuhan bijih bauksit yang akan diolah alimina dalam rangka memberikan partisipasi dan peningkatan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat.