Sederet Penyebab Kelangkaan Solar Menurut Dirut Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pun menilai ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pasokan solar sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Salah satunya, soal kuota solar subsidi tahun ini yang lebih rendah dari tahun lalu.

Ia menjelaskan, melihat perekonomian yang mulai pulih di tahun ini, maka konsumsi solar subsidi bisa saja mencapai 16 juta kiloliter (KL), melebihi kuota yang ditetapkan yaitu sebesar 14,09 juta KL. Per Februari 2022 saja, penyaluran sudah melebihi kuota 10 persen yaitu mencapai 2,49 juta KL dari yang seharusnya 2,27 juta KL.

"Kami memahami bahwa sekarang industri tumbuh, maka kita tetap suplai, walaupun sekarang sudah over kuota, per bulan kan ada kuota. Tapi sudah over 10 persen sampai dengan Februari," ungkap Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (28/3/2022).

Sayangnya, tren peningkatan konsumsi itu tidak dibarengi dengan peningkatan dari sisi suplai sebab kuota solar subsidi tahun ini menurun 5 persen ketimbang kuota di 2021. Pada tahun ini kuota solar subsidi yang ditetapkan pemerintah berkisar 15,1 juta KL sedangkan tahun lalu kuotanya sekitar 15,8 juta KL.

"Gap ini lah yang menyebabkan terjadinya masalah di suplai," imbuh dia.

Oleh sebab itu, dengan potensi peningkatan konsumsi solar subsidi hingga akhir tahun naik 14 persen dari kuota yang ditetapkan di 2022, Nicke berharap bisa dilakukan penyesuaian kembali kuota solar subsidi.

"Kami memohon dukungan, jika memang solar subsidi ini adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.

Selain soal kuota, kelangkaan solar juga diduga terjadi karena adanya penyelewengan penggunaan solar subsidi oleh industri besar, seperti perusahaan tambang dan sawit.

Terlebih, saat ini disparitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi atau Dex Series semakin tinggi yaitu mencapai Rp 7.800 per liter, berdasarkan perhitungan Pertamina.

Nicke mengungkapkan, dugaan tersebut nampak dari meningkatkan penjualan solar hingga mencakup 93 persen, sementara penjualan solar non-subsidi atau Dex Series menurun menjadi hanya 7 persen.

"Ini yang harus kita lihat, apakah betul ini untuk industri logistik dan industri yang tidak termasuk industri besar? Antrean-antrean yang kita lihat ini, kelihatannya justru dari industri-industri besar seperti sawit, tambang. Ini yang harus ditertibkan," kata dia.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, terdapat ketentuan terkait transportasi yang bisa dan tidak bisa menggunakan solar subsidi. Adapun dalam beleid itu mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 tidak bisa menggunakan solar subsidi.

"Jadi itu sebanyak 93 persen, termasuk (industri tambang dan sawit), harusnya tidak meng-cover tambang dan sawit. Ini yang kami duga," tambahnya.

Menurutnya, dengan fenomena ini, dibutuhkan petunjuk teknis dari pemerintah untuk bisa mengantisipasi potensi penyelewengan solar subsidi. Hal ini guna memastikan bahwa penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran sehingga tidak mengalami kelangkaan.

"Solar subdisi memang ada aturannya di Perpres (Peraturan Presiden), tapi mungkin perlu ada level Kepmen (Keputusan Menteri) yang mengatur petunjuk teknis untuk bisa digunakan di level lapangan," tutup Nicke.