Digitalisasi Pengelolaan ASN, Kementerian PANRB Gandeng BNI

Pengelolaan ini ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Awal kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Digitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Sipil Negara dan Program Ekosistem Keuangan Institusi Pemerintah oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Digitalisasi pengelolaan ASN

Tjahjo mengatakan, di era digital saat ini perlu lebih memperkuat kolaborasi termasuk BNI yang sudah memiliki arsitektur human capital yang kuat dapat membantu digitalisasi pengelolaan ASN.

"BNI sebagai mitra strategis yang memiliki pengalaman dalam pengembangan human capital yang didukung dengan penggunaan platform teknologi yang andal," ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis.

Saat ini kolaborasi jadi hal utama dalam menjawab tantangan perubahan. Kolaborasi tidak terbatas antar-instansi tetapi dengan berbagai stakeholder lainnya termasuk BNI.

Lebih lanjut kata Tjahjo, dengan kerja sama ini akselerasi integrasi data dan informasi manajemen SDM aparatur nasional dapat semakin diperkuat sehingga memberikan kepastian kualitas pengambilan keputusan dan layanan yang semakin prima untuk ASN dan masyarakat.

Ini juga menjadi salah satu langkah strategis pembangunan SDM sebagai bagian dari salah satu program kerja prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Misi BNI berikan solusi digital ke seluruh nasabah dan mitra

Dalam kesempatan itu, Dirut BNI Royke menuturkan, kerja sama ini sejalan dengan misi BNI, memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama.

Di samping itu, bank dengan kode saham BBNI ini pun terus mengupayakan optimalisasi penggunaan teknologi digital yang dalam semua lini bisnis.

"Digitalisasi merupakan salah satu fokus BNI, sehingga tentunya BNI terus berinovasi dan juga menuju bank global yang siap bekerja sama dengan Kementerian PANRB dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan dengan kerja sama lainnya," jelas Royke.

Secara operasional, lanjut Royke, kerja sama layanan digital ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh kementerian, lembaga, termasuk instansi daerah. Diharapkan, pada tahap berikutnya dapat diimplementasikan di instansi lainnya.

"Ini juga merupakan langkah kami dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan dengan disertai berbagai inovasi untuk transformasi digital dalam mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik," pungkasnya.