PPN 11 Persen, Langganan Netflix Dkk Ikut Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 membuat biaya berlangganan layanan streaming video naik.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, naiknya tarif PPN turut mempengaruhi biaya berlangganan Netflix hingga platform sejenis lainnya.

Kenaikan PPN sendiri bakal ditanggung oleh pengguna jasa. Pelaku usaha PMSE harus menarik pajak dari para pengguna menjadi 11 persen.

"Sekarang sebut saja google Netflix, sekarang harus mungut (pajak dari pengguna) 11 persen," kata Hestu Yoga Saksama dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Pemerintah sendiri mulai menarik pajak perusahaan digital tersebut mulai 1 Juli 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020.

Aturan tersebut memungkinkan pemerintah menarik pajak dari perusahaan yang fisiknya tidak ada di Indonesia, namun layanannya sudah menjamur di masyarakat.

"Untuk PPN PMSE, yang produk digital luar negeri (di) PMK (nomor) 48, di PMK masih bicara tarif 10 persen, kita juga lakukan (kenaikan tarif jadi 11 persen)," beber Hestu.

Mie Instan Naik

Selain Netflix dan platform sejenis lainnya, kenaikan PPN 11 persen juga berpengaruh pada mie instan. Kenaikan PPN pada mie instan juga dirasakan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.

Saat berbelanja ke swalayan, harga mie instan yang dibelinya naik tipis, sekitar Rp 25. Dia menuturkan, kenaikan mie instan seharga Rp 25 mampu berkontribusi pada penerimaan negara secara agregat.

"Saya tadi beli mie instan. Ternyata ketika kita cek dalam satu bungkus PPN naik Rp 25, kalau (untuk mie instan) yang dinaikkan. Ini asumsinya naik, saya hitung Rp 25 perak pada 1 April dibanding 31 Maret," ucapnya di kesempatan yang sama

Barang/Jasa Bebas PPN

Di sisi lain, ada beberapa jenis komoditas yang diberikan fasilitas bebas PPN, yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi.

Lalu, ada jasa-jasa yang dibebaskan dari PPN yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.

Kemudian, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap, listrik kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA, serta rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS.

Selanjutnya, jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional, mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, serta bahan baku kerajinan perak.

Tak hanya itu, barang tak kena PPN lainnya adalah minyak bumi, gas bumi meliputi gas melalui pipa, LNG dan CNG, serta panas bumi. Kemudian, emas batangan dan emas granula, senjata/alutsista, serta alat foto udara.

Pemerintah juga menetapkan barang/jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu:

1. barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;

2. Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering;

3. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;

4. Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.