Mengingat Permasalahan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Permasalahan tersebut menyebabkan buruknya kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Apa saja permasalahan yang dihadapi Indonesia pada masa tersebut?

Artikel ini akan mengulas kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, termasuk mengenai adanya Deklarasi Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Berikut ini permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang dihadapi Indonesia:

• Ekspor dan investasi merosot
• Menipisnya cadangan devisa
• Inflasi mencapai ratusan persen
• Harga kebutuhan pokok mahal

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia pun mencoba menanggulangi permasalahan tersebut dengan sejumlah kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Namun, penanggulangan ini mengalami kegagalan.

Kegagalan dalam penanggulangan permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh:

Sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang berlaku adalah, semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan. Sistem tersebut kerap disebut juga dengan sistem ekonomi terpimpin.

Penunjangan Ekonomi Indonesia

Salah satu kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).

Terbentuknya Depernas dan Bappenas

Pada 15 Agustus 1959, dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota sejumlah 50 orang.

Tujuan dibentuknya Depernas ini adalah untuk merencanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya (1958). Harapannya, kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin bisa jadi lebih baik.

Tugas Depernas adalah sebagai berikut:

• Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana
• Menilai penyelenggaraan pembangunan

Pada 1963, sebagai kelanjutan kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, nama Depernas pun berubah menjadi Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Adapun tugas Bappenas adalah:

Devaluasi atau penurunan nilai uang

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah juga menerapkan devaluasi atau penurunan nilai uang.

Tujuan adanya devaluasi adalah:

• Membendung inflasi yang tinggi
• Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
• Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan

Pada 25 Agustus 1959, pemerintah Indonesia mengumumkan devaluasi, yaitu sebagai berikut:

• Uang kertas pecahan bernilai Rp 500 menjadi Rp 50
• Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000 menjadi Rp 100
• Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000

Namun, usaha ini tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan perekonomian Indonesia, terutama perbaikan dalam bidang moneter.

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Deklarasi Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dibentuk pada 28 Maret 1953 sebagai respons atas buruknya kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Tujuan deklarasi ekonomi sendiri adalah untuk perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Terbentuknya dekon ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

Sayangnya, Deklarasi Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami kegagalan yang disebabkan oleh:

• Tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) sebesar 400 juta dollar AS
• Ada masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka kasi Dwikora
• Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia

Itulah ulasan mengenai sejumlah permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin sekaligus sebagai gambaran Kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanti. (2019). Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Pujosantoso, Sudarwanto. (2018).
• Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pontianak: Derwati Press.

Sumber: KOMPAS.com (Penulis: Verelladevanka Adryamarthanino | Editor: Nibras Nada Nailufar)