Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kala BBM Juga Jadi Pemicu Kegaduhan Nasional di Malaysia...

KOMPAS.com - Publik Malaysia tengah geger sekaligus geram gara-gara bahan bakar minyak (BBM). Bukan karena harganya melonjak atau antrean mengular panjang seperti di Indonesia, melainkan karena subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

Kegaduhan ini terjadi setelah viral mobil yang diduga milik warga negara Singapura membeli bensin jenis RON 95 yang disubsidi pemerintah Malaysia di SPBU yang berada di kawasan Johor Bahru.

Kabar ini diunggah oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak melalui akun Facebook pribadinya. Dalam postingannya, Najib membagikan foto seorang pria dan mobil yang terdaftar di Singapura mengisi bensin pegangan (nozel) kuning.

Warna itu untuk bensin jenis RON 95 yang disubsidi oleh pemerintah Malaysia. RON 95 merupakan bensin termurah di Malaysia dengan harga Ringgit Malaysia (RM) 2,05 per liter atau jika dirupiahkan harga BBM itu setara dengan Rp 6.900 per liter (kurs Rp 3.400).

Besin RON 95 ini disediakan hanya untuk orang Malaysia karena harganya disubsidi oleh negara.

Sebagai pemimpin oposisi dan memiliki banyak pendukung, postingan Najib Razak yang menyudutkan pemerintah Malaysia ini tentunya mudah memantik kemarahan publik Negeri Jiran.

Banyak warga Malaysia mengecamnya. Mereka tidak terima pajak yang mereka bayarkan dipakai untuk menyubsidi mobil-mobil milik warga Singapura.

Sebagaimana diketahui, Johor Bahru maupun Singapura selama ini terhubung dengan akses jalan darat secara langsung. Hal ini membuat banyak mobil dari Singapura yang lalu lalang di wilayah Malaysia.

Pengendara mobil dari Singapura sebenarnya tak dilarang mengisi BBM di SPBU Malaysia. Asalkan hanya membeli BBM non-subsidi seperti RON 97 saat ini dijual RM 3,83 atau setara dengan Rp 13.075 per liter.

BBM RON 97 ini dijual di SPBU Malaysia bisa diketahui dari gagang nozel warna hijau. Perlu diketahui, pemerintah Malaysia hanya memberikan subsidi untuk bensin RON 95. Sementara untuk RON 97 tidak disubsidi sehingga banderolnya mengikuti harga pasar.

Dikutip dari The Straits Times, sejauh ini pemerintah Malaysia sudah menerima tujuh pengaduan resmi terkait kendaraan dengan nomor polisi asing sejak negara itu membuka perbatasan daratnya dengan Singapura dan Thailand.

Datuk Seri Azman Adam, Direktur Penegakan Kementerian Perdagangan Domestik dan Urusan Konsumen, mengatakan semua kasus penyalahgunaan BBM subsidi seluruhnya dilaporkan berada di Johor, yang itu artinya semua kendaraan dipastikan berasal dari Singapura.

Dia mengatakan dua SPBU di Johor sedang diselidiki karena mengizinkan kendaraan asing ini untuk mengisi tangki mereka dengan bahan bakar bersubsidi.

"Kami sedang menyelesaikan penyelidikan," kata Azman Adam.

Di Malaysia, pompa bensin dengan nozel kuning digunakan untuk menyalurkan bahan bakar RON 95 bersubsidi, sedangkan nozel hijau berisi grade RON 97 yang harganya jauh lebih tinggi.

Malaysia telah memberlakukan larangan penjualan bensin RON 95 ke kendaraan yang terdaftar dari luar negeri sejak 1 Agustus 2010, untuk memastikan bahwa subsidi bensin hanya diberikan kepada orang Malaysia.

Di bawah Control of Supplies Act 1961 dan Control of Supplies Regulations 1974, individu dapat didenda hingga RM 1 juta atau penjara tiga tahun, atau keduanya, jika terbukti bersalah.

Sementara apabila pelanggaran dilakukan perusahaan, maka dendanya lebih besar, yakni didenda maksimum RM 2 juta.

Menteri Perdagangan dan Konsumen Dalam Negeri Alexander Nanta Linggi dalam keterangannya, memperingatkan bahwa operator SPBU yang menjual BBM bersubsidi kepada kendaraan bernomor polisi asing akan ditindak tegas.

“Jika bensin RON 95 digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, akan mempengaruhi pasokan untuk masyarakat kita sendiri,” kata Azman, seperti dikutip Bernama.

https://money.kompas.com/read/2022/04/06/144633226/kala-bbm-juga-jadi-pemicu-kegaduhan-nasional-di-malaysia

Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke