Pantro Pander Beberkan Sederet Masalah Industri Asuransi dan Cara Mengatasinya

Dalam paparannya Pantro mengungkapkan berbagai permasalahan yang saat ini terjadi di sektor IKNB, khususnya di sektor asuransi.

Menurutnya, salah satu permasalahan utama di sektor asuransi ialah masih rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan, khususnya sektor asuransi nasional, dibanding dengan negara-negara tetangga.

"Untuk asuransi jiwa masih kalah dibanding dengan Malaysia dan Thailand," ujar dia dalam gelaran Fit and Proper Test Komisi XI OJK, Kamis (7/4/2022).

Selain itu, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau dikenal dengan unit link juga belakangan menjadi permasalahan utama di sektor asuransi, sebab membuat sejumlah konsumen merasa kecewa.

"Karena janji investasi yang tinggi tidak terealisasi belum lagi ada komponen biaya yang kurang transparan, baik biaya komisi tinggi dan biaya asuransi yang meningkat seiring dengan usia," kata Pantro.

Selain unit link, Pantro bilang, produk endowment juga sering membuat konsumen kecewa karena perusahaan gagal menepati janji.

Dia mencontohkan seperti kasus Jiwasraya yang menjanjikan hasil investasi 9-13 persen kepada nasabah, namun akibat pengelolaan aset dan liabilitas yang tidak baik karena perusahaan insolvensi dan menjadi gagal bayar.

Permasalahan juga terjadi di asuransi umum, di mana saat ini tengah terjadi perang harga yang tidak sehat, khususnya pada industri asuransi kendaraan bermotor.

"Walaupun sudah ada SE OJK Nomor 5 Tahun 2017, batas maksimum komisi hanya 25 persen, tetapi praktik di lapangan perusahaan-perusahaan asuransi memberikan komisi sampai 50 persen," tuturnya.

Lebih lanjut Pantro menyebutkan, asuransi kredit juga saat ini tengah mengalami permasalahan, di mana tarif premi belakangan cenderung turun, namun komisi semakin meningkat.

"Dan juga cakupan risiko yang ditanggung makin luas," katanya.

Program yang ditawarkan Pantro

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, Pantro menilai OJK selaku regulator perlu lebih tepat sasaran, lebih kompeten, lebih berani mengambil keputusan, melakukan pengawasan yang lebih terintegrasi dengan kebijakan yang lebih progresif.

Sejumlah program disiapkan untuk merealisasikan hal tersebut, dimulai dari program terkait kebijakan pelaku industri yaitu penyusunan kerangka tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan yang baku dan komprehensif.

Lalu sertifikasi manajemen risiko yang bersifat wajib, klasifikasi perusahaan asuransi umum, sandboxing untuk pengawasan bisnis model baru, penyelesaian isu-isu yang belum tuntas dan pendampingan kepada LJK bermasalah.

"Saya akan perkuat kompetensi, pembagian tugas dan wewenang yang berbasis akuntabilitas dan memfasilitasi komunikasi. Penguatan struktur organisasi sesuai kebutuhan. Pembentukan komite penasihat dan fungsi pendampingan dan optimalisasi anggran penguatan sistem informasi," tuturnya.

"Tentunya harus dipastikan perlindungan konsumen sudah harus terintegrasi dalam aspek pengawasan pengaturan," tambah dia.

Kemudian untuk menyelesaikan isu sistemik, Pantro mengatakan akan dibentuk komite penasihat dan fungsi pendampingan.

"Kalau saat ini ada fungsi pengawasan yang berlaku dan sepertinya di beberapa kasus memang isu yang berlarut ini tak bisa lagi memakai POJK yang ada. Yang kami usulkan fungsi pendampingan dan komite penasihat," ucap dia.