Profil Mahendra Siregar, Wamenlu yang Ditetapkan Jadi Ketua OJK 2022-2027

Nantinya Mahendra berhasil akan menggantikan kepemimpinan Wimboh Santoso yang masa baktinya segera berakhir.

"Telah disepakati secara mufakat calon dewan komisioner OJK periode 2022-2027," ujar pimpinan rapat Kahar Muzakir di Komisi XI DPR, Kamis (7/4/2022).

Profil Mahendra Siregar

Mahendra merupakan sosok yang telah lama menjabat di berbagai posisi strategis pemerintah, di mana saat ini ia masih menduduki posisi Wakil Menteri Luar Negeri .

Sebelumnya, pria kelahiran Bandung 17 Oktober 1962 itu merupakan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Tercatat dalam pemerintahan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mahendra Siregar pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Mahendra Siregar juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Indonesia dan Wakil Menteri perdagangan Indonesia di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional. Ia menjabat tugas yang sama pada 3 era Menko Perekonomian yakni, Aburizal Bakrie, Boediono, dan Sri Mulyani Indrawati.

Selain dalam ranah pemerintahan, Mahendra Siregar juga diketahui pernah berperan sebagai komisaris dari PT Dirgantara Indonesia dan PT Aneka Tambang.

Dalam sektor perbankan, Mahendra Siregar sempat menempati jabatan sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank pada 2009.

Sementara, perihal pendidikan, Mahendra Siregar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Ekonomi dari Monash University, Australia.

Program prioritas yang disiapkan

Dalam gelaran fit and proper test, Mahendra menyampaikan, sektor jasa keuangan nasional masih memiliki potensi besar untuk diperluas dan diperdalam. Sebab saat ini sejumlah indikator menunjukkan sektor jasa keuangan RI masih lebih rendah dibanding negara ASEAN atau G20.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, ia menyiapkan 6 prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan saat menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK.

Prioritas pertama ialah peningkatan efektivitas kepemimpinan dalam kelembagaan OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

"Sehingga pengawasan terintegrasi dan kualitas perlindungan konsumen serta masyarakat dapat semakin ditingkatkan," ujar dia.

Kedua, Mahendra akan memprioritaskan penguatan struktur dan pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal, guna menjamin terlaksananya pengaturan serta pengawasan yang efektif.

Prioritas ketiga adalah penerapan layanan satu pintu yang mencakup perizinan, pengesehan, dan persetujuan, dengan tujuan menghilangkan inefesiensi dan duplikasi dalam operasional institusi.

Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksanaan, penyidikan, serta tindak lanjut dalam bentuk keputusan yang jelas, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan menciptakan kredibilitas institusi.

"Kami mengacu kepada beberapa kasus yang sedang ditangani saat ini maupun potensi munculnya kasus-kasus baru menunjukan urgensi kasus ini," kata Mahendra.

Prioritas kelima ialah meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga regulator dan lembaga lain terkait.

Koordinasi dinilai Mahendra menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan memitigasi masalah yang dihadapi dalam sektor jasa keuangan.

Terakhir, prioritas keenam yaitu penguatan sinergi kebijakan dengan pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya, agar OJK mampu mendukung pencapaian target nasional.

"Ada strategi nasional yang mencakup seluruh lembaga termasuk OJK di dalamnya," kata Mahendra.

Mahendra telah menetapkan target capaian kinerja OJK dalam tiga tahap yakni 100 hari, 1 tahun dan 2 tahun. Pada 100 hari pertama, ia akan fokus memperbaiki kapabilitas dan sumber daya fungsi pengawasan inti dengan pembenahan struktur organisasi. 

Selain itu, ia juga akan melakukan pengendalian internal serta check and balance, membuat roadmap dan prioritas OJK, dan selanjutnya membuat peta jalan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Adapun pada tahun pertama dan kedua, Ia akan fokus mengembangkan layanan perizinan, pengesahan dan perizinan satu pintu atau single window, merancang peraturan dan perundang-undangan sektor keuangan hingga menciptakan inovasi baru bagi jasa keuangan.