Salin Artikel

Komisi IX Desak Pemerintah Beri Nakes Honorer Non-ASN Hak yang Layak dan Pantas

"Komisi IX mendesak pemerintah agar melaksanakan secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khususnya pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat November 2023," papar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, dikutip dari laman resmi DPR, Selasa (12/4/2022).

Tak hanya itu, Komisi IX DPR juga mendesak pemerintah agar melaksanakan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Memastikan bahwa tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Atas dasar itu, lanjut Charles, Komisi IX menyarankan agar pemerintah menyiapkan tahapan pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS dan memastikan ketersediaan anggaran, baik yang bersumber dari APBN dan APBD.

"Mempersiapkan rencana kontingensi dan mitigasi jika target pengangkatan seluruh tenaga kesehatan non-PNS menjadi PPPK tidak tercapai di tahun 2023 melalui revisi PP Nomor 49 Tahun 2018, sehingga ada kesinambungan pengangkatan sesuai dengan kebutuhan," kata dia.

Larangan rekrutmen tenaga honorer sejak 2005

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, pemerintah hanya akan merekrut PPPK.

"Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini," jelasnya beberapa waktu lalu.


Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah.

Padahal, dalam Pasal 8 PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.

Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji.

https://money.kompas.com/read/2022/04/12/104651226/komisi-ix-desak-pemerintah-beri-nakes-honorer-non-asn-hak-yang-layak-dan

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerap Merugikan Pencari Kerja, Ini 6 Cara Menghindari Lowongan Kerja Palsu

Kerap Merugikan Pencari Kerja, Ini 6 Cara Menghindari Lowongan Kerja Palsu

Whats New
Dibuka Melemah, IHSG Mencoba Bangkit

Dibuka Melemah, IHSG Mencoba Bangkit

Whats New
Krakatau Sarana Properti Jual Lahan Senilai Rp 500 Miliar ke Sinar Mas

Krakatau Sarana Properti Jual Lahan Senilai Rp 500 Miliar ke Sinar Mas

Whats New
Mendag Zulhas Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Meski Ada Prediksi Resesi Global

Mendag Zulhas Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Meski Ada Prediksi Resesi Global

Whats New
Belum Final, Pemerintah Masih Kaji soal Rencana Bagi-bagi 'Rice Cooker' untuk Warga Miskin

Belum Final, Pemerintah Masih Kaji soal Rencana Bagi-bagi "Rice Cooker" untuk Warga Miskin

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Whats New
Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Berkarier sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Berkarier sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Work Smart
Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Whats New
Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Whats New
Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Whats New
Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Whats New
Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Whats New
BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.