Tak Ingin RI Gagal Bayar Utang seperti Sri Lanka, Sri Mulyani: Kita Akan Jaga...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus menjaga penerbitan utang Indonesia agar tidak terjadi gagal bayar utang luar negeri seperti Sri Lanka.

Sebelum menarik utang dengan menerbitkan obligasi pemerintah, dia akan melakukan penyesuaian (adjustment) dari sisi tenor, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang.

Meski APBN harus bekerja sebagai penambal guncangan (shock absorber), dia ingin APBN tetap sehat agar selalu siap siaga di masa yang akan datang. Untuk itu, konsolidasi fiskal ke arah 3 persen pada tahun 2023 harus tetap dijalankan.

"Mengenai kondisi utang di Indonesia, kita tetap menjaga konsolidasi APBN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual di Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pihaknya memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan kerja sama burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) yang masih berlangsung sepanjang tahun 2022.

Berkat optimalisasi sumber tersebut, dia bilang, penerbitan utang sudah menyusut hingga sekitar Rp 100 triliun per Maret 2022. Adapun per Februari 2022, penarikan utang sudah turun 66,1 persen.

Realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang di bulan itu sebesar Rp 92,9 triliun atau 9,5 persen dari target APBN Rp 973,6 triliun. Pembiayaan menyusut dari Rp 273,8 triliun di Februari tahun 2021. Tak heran bila dia menyebutkan bahwa rasio utang RI relatif lebih kecil dibanding negara lain.

"Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang (Indonesia) termasuk relatif rendah di ukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia," ucap dia.

Lebih lanjut, dia menyatakan akan menjaga porsi penarikan utang sepanjang tahun 2022 mengingat adanya tekanan global yang akan berkonsekuensi kepada kondisi APBN, baik perang di Ukraina maupun normalisasi kebijakan The Fed.

"Ini tetap kita jaga secara sangat hati-hati dan secara prudent. Kami lihat tekanan seluruh dunia ke negara-negara akan meningkat, seperti salah satu negara yaitu Sri Lanka, kami akan liat sisi bagaimana menjaga (porsi utang)," tandas Sri Mulyani.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Sri Lanka mengumumkan bakal gagal bayar utang luar negeri 51 miliar dollar AS atau jika dirupiahkan setara dengan Rp 732 triliun (kurs Rp 14.371).

Gagal bayar utang mereka umumkan sebagai langkah terakhir setelah Sri Lanka kehabisan devisa untuk mengimpor barang pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Dikutip dari BBC, pengumuman gagal bayar utang alias default ini diakibatkan krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir. Para pejabat Sri Lanka menyebutkan, pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina membuat negara itu semakin sempoyongan.

Negara Asia Selatan ini telah lama dilanda protes massal karena rakyatnya menderita kekurangan pangan, melonjaknya harga, dan pemadaman listrik. Negara itu kini tengah bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program pinjaman baru agar negara itu bisa keluar dari krisis.

Pemerintah Sri Lanka mengeklaim, sejak merdeka dari Inggris tahun 1948, negara itu tak pernah sekali pun gagal membayar utang. Namun, sederet krisis beberapa tahun terakhir membuat pemerintah akhirnya menyatakan tak sanggup lagi membayar utangnya.