Salin Artikel

Mau Akses NIK Harus Bayar Rp 1.000, Ini Penjelasan Pemerintah

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah merampungkan aturan tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L.

Nantinya lembaga pengguna data NIK ini akan dikenai biaya Rp 1.000 per akses NIK untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem Dukcapil Kemendagri (akses NIK bayar).

Sebelumnya dari tahun 2013, layanan untuk akses NIK ini gratis. Mulai tahun 2022 akan berbayar bagi industri yang bersifat profit oriented.

Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan alasan mengenakan biaya Rp 1.000 untuk mengakses data NIK pada data base pemerintah. Tak lain adalah kebutuhan biaya, terutama untuk melakukan perawatan sistem.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, perangkat keras yang selama ini digunakan untuk mengakses data NIK sudah berusia lebih dari 10 tahun.

Oleh karenanya, perlu diperbarui dengan sistem ter-update yang tentu membutuhkan dana cukup besar. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang tak sedikit.

"Rencananya begitu Rp 1.000 per akses NIK dibayar oleh lembaga yang akses," terang Zuldan, dikutip pada Sabtu (16/4/2022).

Pengenaan tarif ini akan dikecualikan untuk pelayanan publik, bantuan sosial, dan penegakan hukum. Misalnya untuk BPJS Kesehatan, pemda, kementerian, lembaga, sekolah, dan universitas.

Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP, sehingga pengenaan tarif akses NIK bisa segera direalisasikan.

"Dari tahun 2013, layanan untuk akses NIK ini gratis. Mulai tahun 2022 akan berbayar bagi industri yang bersifat profit oriented," ucapnya.

Pengenaan tarif ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Dukcapil untuk memelihara dan mengembangkan sistem database kependudukan dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Kemendagri sedang mengajukan alternatif pendanaan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan World Bank.

Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Ditjen Dukcapil Kemendagri difasilitasi oleh SIAK Terpusat. Pelayanan Adminduk ini menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk dan database kependudukan.

Database hasil operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat ini dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.962 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil.

"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage, dan perangkat pendukung yang memadai," kata dia.

Ancaman data hilang

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengungkapkan, hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang. Penyebabnya, perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.

Zudan membenarkan, perangkat keras tersebut rerata usianya sudah melebihi 10 tahun. Selain itu, sudah habis masa garansi. Spare part perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life).

Menurut Zudan, sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga pemilu presiden dan pilkada serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyedian daftar pemilih.

"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran. Saat ini sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik, aman, sudah ada back up data di DRC Batam dan storage-nya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi," ucap Zudan.

Lebih jauh, Zudan menjelaskan, untuk menjaga keberlangsungan sistem tetap berjalan, Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan hibah perangkat dari sejumlah lembaga pengguna yang telah banyak memanfaatkan database Ditjen Dukcapil berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Para user itu antara lain Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Pegadaian, Bank Syariah Indonesia, dan lembaga pengguna lainnya. Dukcapil sangat terbantu oleh hibah CSR dari berbagai lembaga pengguna ini.

(Penulis: Isna Rifka | Editor: Yoga Sukmana)

https://money.kompas.com/read/2022/04/16/064940826/mau-akses-nik-harus-bayar-rp-1000-ini-penjelasan-pemerintah

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

28 Persen Masyarakat Tidak Bisa Bedakan Pinjol Legal dan Ilegal, Ini yang Dilakukan OJK

28 Persen Masyarakat Tidak Bisa Bedakan Pinjol Legal dan Ilegal, Ini yang Dilakukan OJK

Whats New
Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini, 8 Oktober dari Stasiun Tugu Yogyakarta

Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini, 8 Oktober dari Stasiun Tugu Yogyakarta

Whats New
Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini, 8 Oktober 2022 dari Stasiun Solo Balapan

Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini, 8 Oktober 2022 dari Stasiun Solo Balapan

Whats New
Begini Cara Bayar IndiHome lewat BRImo, ATM BRI, dan IB BRI

Begini Cara Bayar IndiHome lewat BRImo, ATM BRI, dan IB BRI

Spend Smart
Cara Ajukan KUR BRI 2022 dan Syarat-syaratnya

Cara Ajukan KUR BRI 2022 dan Syarat-syaratnya

Whats New
Luhut Jajaki Investasi dengan The Boring Company

Luhut Jajaki Investasi dengan The Boring Company

Whats New
Ekosistem Pertanian Centrigo Dukung Kebutuhan Petani dari Hulu hingga Hilir

Ekosistem Pertanian Centrigo Dukung Kebutuhan Petani dari Hulu hingga Hilir

Whats New
Jubir Luhut: Rencana Investasi Tesla di RI Masih Berproses

Jubir Luhut: Rencana Investasi Tesla di RI Masih Berproses

Whats New
Mendorong Peluang Ekspor UMKM Ikan Hias Melalui Marketplace

Mendorong Peluang Ekspor UMKM Ikan Hias Melalui Marketplace

Whats New
Uji Coba Pembayaran Tol MLFF Akan Dilakukan pada Desember 2022

Uji Coba Pembayaran Tol MLFF Akan Dilakukan pada Desember 2022

Whats New
Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Earn Smart
BPK Temukan Uang Tahun Emisi 2022 Berpotensi Dipalsukan, BI: Pengamanan Paling Mutakhir

BPK Temukan Uang Tahun Emisi 2022 Berpotensi Dipalsukan, BI: Pengamanan Paling Mutakhir

Whats New
Erick Thohir Ajak Diaspora Peneliti Kanker Usus Gabung ke Venture Capital BUMN

Erick Thohir Ajak Diaspora Peneliti Kanker Usus Gabung ke Venture Capital BUMN

Whats New
Wings Group Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1, 'Fresh Graduate' Boleh Daftar

Wings Group Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1, "Fresh Graduate" Boleh Daftar

Work Smart
Luhut: Menjadi Prajurit adalah Jalan Karir dan Profesi Paling Membahagiakan

Luhut: Menjadi Prajurit adalah Jalan Karir dan Profesi Paling Membahagiakan

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.