Kemenkeu Tambah Subsidi Bunga KUR Sebesar Rp 11,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan anggaran subsidi KUR ini agar bisa menjaga suku bunga KUR di level rendah yaitu 3 persen.

Mulanya anggaran subsidi bunga KUR hanya sebesar Rp 23,1 triliun, dengan penambahan ini maka totalnya mencapai Rp 35 triliun selama Januari-Desember 2022.

"Ini untuk mendukung KUR yang mencapai sekitar Rp 390 triliun. Dengan demikian usaha kecil menengah diharapkan masih mampu untuk bisa pulih dan bekerja dengan akses modal di mana suku bungannya masih terjaga pada level yang rendah," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers, Sabtu (16/4/2022).

APBN untuk jaga momentum pemulihan ekonomi

Penambahan subsidi bunga KUR dilakukan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Sebab, pelaku UMKM turut terdampak dari perang Rusia-Ukraina.

Perang tersebut telah endorong kenaikan harga komoditas sehingga membuat pelaku UMKM terpukul atas kenaikan harga pangan dunia.

Sementara, dari sisi permintaan agregat, konsumsi dan permintaan investasi merupakan faktor pendukung dan pendorong utama pemulihan ekonomi

Oleh karenanya, pemerintah terus menggunakan instrumen APBN untuk bisa menjaga momentum pemulihan di bidang investasi dan konsumsi tersebut dengan menggulirkan program terutama program perlindungan sosial.

Program perlindungan sosial

Hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana mencapai Rp 431,5 triliun untuk program perlindungan sosial di mana dana tambahan subsidi bunga KUR masuk di dalamnya.

Anggaran tersebut dibagi-bagi untuk disalurkan ke bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, subsidi energi dan non-energi, bantuan iuran JKN, kartu prakerja, bansos BLT minyak goreng, dan subsidi bunga KUR.

Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan.

"Berbagai program ini dilakukan pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat terutama dari sisi tekanan akibat gejolak global dan juga akibat pandemi. Ini adalah merupakan shock absorber atau bantalan sosial yang menggunakan APBN secara langsung untuk melindungi masyarakat yang rentan karena tekanan masih terus terjadi akibat harga pangan," tuturnya.