Subsidi BBM Lebih Tepat Diberikan ke Masyarakat Miskin ketimbang ke Komoditasnya

Jika subsidi diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), maka masyarakat juga bisa mengalokasikan uang tersebut dengan lebih fleksibel. 

Apalagi, tujuan awal subsidi adalah mengurangi beban masyarakat miskin, sedangkan masyarakat menengah ke atas tidak perlu dibantu.

Menurut pakar ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), jika subsidi diberikan ke komoditas, kemungkinan kebocoran sangat besar dan sulit dikendalikan.

Namun, jika subsidi sudah terlanjur diberikan ke komoditas, maka besarannya juga harus dibatasi. 

"Dengan begitu sisi keuangan pemerintah bisa menjaga alokasi bujet-nya. Kalau ada yang bocor, harga berubah misalnya, maka tidak akan sebesar dampaknya,” ujar Ardiyanto saat diskusi dengan media secara virtual, Senin (18/4/2022).

Dia menambahkan, BBM bukan energi terbarukan sehingga jika disubsidi pasti akan ada kebocoran. Jika terus disubsidi, masyarakat akan lebih banyak membeli (BBM) daripada seharusnya. 

“Harga itu mencerminkan kelangkaan. Kalau langka, individu akan mengurangi konsumsi,” kata dia.

Subsidi BBM menambah beban ke APBN

Ardiyanto menilai, pemerintah sudah memiliki itikad baik dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi saat pandemi Covid-19, namun saat ini harga minyak mentah mencapai di atas 100 dollar AS per barrel. 

Jika harga BBM subsidi tak naik, maka besaran yang ditanggung pemerintah juga berasal dari realokasi APBN. 

Padahal, lanjut Ardiyanto, subsidi itu sebenarnya bisa dikeluarkan untuk hal lain. Seperti bidang kesehatan dan pendidikan. 

Kurangi konsumsi BBM

Menurut Ardiyanto, pemerintah tidak bisa serta merta melepaskan subsidi BBM. Sebab, akan sulit bagi masyarakat. Namun kuncinya adalah melakukan penyesuaian secara bertahap. 

Ketika keuangan tidak kuat, kata Ardiyanto, lalu subsidi dilepas atau dikurangi drastis, maka yang terjadi adalah syok perekonomian akan besar lantaran masyarakat sulit menyesuaikan diri. 

“Inti masalahnya adalah perilaku masyarakat. Seberapa besar konsumsi BBM itu bisa ditata perilakunya. Ketika harga dinaikan sedikit demi sedikit orang bisa mengurangi konsumsi. Tapi kalau diminta mengurangi konsumsi drastis itu sulit,” kata Ardiyanto.

Subsidi energi berisiko bengkak hingga Rp 320 triliun

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, tingginya harga minyak dunia berpotensi membuat subsidi energi membengkak. Pemerintah berisiko mengeluarkan dana sebesar Rp 320 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. 

Tren harga minyak dunia memang terus bergerak naik ke level di atas 100 dollar AS per barrel. Pada perdagangan Senin (18/4/2022) pagi, harga minyak mentah berjangka Brent terpantau berada di level 113,02 dollar AS per barrel.

"Kalau harga minyak dunia bertahan di level sekarang, pemerintah berisiko mengeluarkan dana Rp 320 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji. Itu belum termasuk listrik, mungkin listrik tidak sebesar itu," ujar Arifin dalam keterangannya dikutip Senin (18/4/2022).

Harga minyak dunia yang naik turut mengerek harga minyak mentah Indonesia (ICP/Indonesia Crude Price) yang per Maret 2022 mencapai 98,4 dollar AS per barrel.

Padahal, lanjut Arifin, dalam asumsi APBN saat ini harga ICP sebesar 63 dollar AS per barrel, dengan perhitungan alokasi subsidi dan kompensasi BBM serta elpiji sekitar Rp 130 triliun.

Kini seiring tingginya harga minyak mentah membuat pemerintah harus menyiapkan kembali dana tambahan. "Jadi ada Rp 190 triliun yang harus bisa disiapkan kembali," kata dia.

Arifin pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga alokasi subsidi BBM dan elpiji tidak tergerus dan lebih tepat sasaran.

Ia menekankan, bahwa penyalahgunaan BBM subsidi akan menambah beban keuangan negara.

"Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan pemakaian BBM subsidi," ucapnya.