Dorong Pemda Belanja Produk Lokal, LKPP Minta Wali Kota Bandung Segera Persiapkan Kartu Kredit Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan jemput bola ke daerah untuk melihat efektivitas penerapan Katalog Elektronik lokal bagi peningkatan ekonomi daerah. Kali ini, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menemui Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Selasa (19/4/2022).

Anas menyampaikan kepada Wali Kota Bandung, agar dapat mempersiapkan kartu kredit daerah untuk mendukung proses transaksinya yang terdapat pada toko daring LKPP.

"Dengan Kartu Kredit Pemda, transaksi bisa lebih cepat dan sekaligus sangat membantu UMK karena tidak perlu menunggu pembayaran yang berpotensi mengganggu cashflow mereka," kata dia melalui keterangan tertulis.

Anas menilai Kota Bandung memiliki sektor usaha di bidang kreatif yang tinggi yang dapat dimasukan ke katalog elektornik dan toko daring, sehingga dapat menjadi contoh bagi pemda lainnya dalam penggunaan aplikasi tersebut.

"Harapan saya, Kota Bandung bisa menjadi salah satu pilot project penyelenggara katalog lokal dan transaksi Toko Daring yang bagus. Di Bandung sudah ada sembilan etalase barang/jasa lokal, dan kita dorong untuk terus ditambah," ujarnya.

Anas mengatakan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, belanja pemerinntah baik APBNN maupun APBD harus dioptimalkan utuk produk dalam negeri (PDN) dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (UMK-Koperasi).

Untuk menyukseskan instruksi tersebut, LKPP melakukan beberapa inovasi, di antaranya dalam hal pengelolaan katalog elektronik lokal yang kini dibikin lebih ringkas dengan memangkas sejumlah tahap dalam penayangan produk.

"Tentu kita harapkan semakin banyak pelaku usaha lokal yang bisa mengakses belanja pemerinntah. Salah satu pintunya memang lewat katalog lokal," jelasnya.

Sebelumnya, lanjut Anas, bagi pemda untuk bisa mengelola katalog lokal perlu beberapa tahapan yang cukup kompleks. Tetapi sesuai arahan Presiden, akhirnya mekanisme disederhanakan.

"Alhamdulillah, kini sudah ratusan Pemda yang dalam proses pengumuman hingga penayangan produk lokalnya," ungkap dia.

Anas menambahkan, terobosan LKPP dibuat semata-mata untuk memudahkan pemda dan pelaku usaha lokal. Tujuannya adalah mendorong ekonomi daerah semakin tumbuh.

"Sekarang (pelaku usaha) masuk ke E-Katalog itu mudah, namun jika mereka melanggar akan langsung di-take down. Jika harga yang ditayangkan di E-Katalog lebih mahal daripada harga di luar (pasaran) maka akan dikenakan pinalti. Begitu pula jika produk yang ditayangkan di katalog berbeda saat dibeli pemda maka akan dikenakan sanksi," tegasnya.

Selaras dengan hal tersebut, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pihaknnya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah Kota Bandung dan BUMD untuk memprioritaskan pembelian produk dalam negeri.

Kemudian, surat edaran kepada pengusaha lokal di Bandung untuk mendaftarkan produknya ke E-Katalog. Saat ini Bandung memiliki sembilan etalase produk di Katalog Lokal.

"Sekarang proses e-katalog lebih mudah," ucap Yana.