Tiga Bulan Berturut-turut, APBN Surplus Lagi Rp 10,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali surplus sebesar Rp 10,3 triliun pada Maret 2022. Besaran surplus ini setara dengan 0,06 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

Meski jauh lebih baik dibanding tahun lalu yang defisit sebesar Rp 143,7 triliun, surplus ini tumbuh melambat dibanding dua bulan sebelumnya. Pada Februari 2022, surplus tercatat Rp 19,7 triliun (0,11 persen dari PDB), dan di Januari surplus Rp 28,9 triliun (0,16 persen dari PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparannya menjelaskan, capaian surplus membuat APBN mengalami perbaikan hingga 107,2 persen, meski lebih rendah dibanding Februari 2022 yang sebesar 131 persen.

Dari sisi keseimbangan primer, terjadi surplus sebesar Rp 94,7 triliun, lebih tinggi dibanding Februari 2022 yang mencapai 61,7 triliun.

"Kondisi APBN kita surplus sampai akhir Maret dibanding tahun lalu yang defisit sangat dalam. Jadi tahun lalu sudah defisit 0,85 persen dari GDP, tapi tahun ini kita masih surplus 0,06 persen dari GDP," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITa, Rabu (20/4/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, surplus terjadi lantaran belanja negara lebih kecil dibanding pendapatan negara yang terkumpul pada Maret 2022.

Dengan adanya surplus, pembiayaan anggaran pun mengalami kontraksi hingga 58,1 persen dari target Rp 868 triliun dalam APBN 2022. Di bulan yang sama tahun lalu, pembiayaan anggaran sudah tembus Rp 332,8 triliun.

"Kita lihat sampai Maret pembiayaan hanya Rp 139,4 triliun, tahun lalu Rp 332,8 triliun. Jadi pembiayaan utang merosot atau turun tajam 58,1 persen. Bahkan dengan surplus kita masih punya Silpa atau cash yaitu Rp 149,7 triliun," jelas Sri Mulyani.

Pendapatan Negara

Bendahara negara ini mencatat, pendapatan negara pada Maret 2022 mencapai Rp 501 triliun. Pendapatan negara tumbuh sebesar 32,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Maret tahun lalu sebesar 0,9 persen atau Rp 379,4 triliun.

"Kalau kita lihat pertumbuhannya, growth bulan Februari sekitar 37 persen, sekarang jadi 32,1 persen. Agak sedikit melemah tapi masih cukup tinggi," ucap dia.

Secara rinci, penerimaan perpajakan sudah mencapai Rp 401,8 triliun dari target APBN yang sebesar Rp 1.510 triliun. Penerimaan perpajakan ini tumbuh 38,4 persen, lebih tinggi dibanding Maret tahun lalu yang sebesar Rp 290,4 triliun.

Penerimaan perpajakan ditopang oleh penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Pemerintah mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp 322,5 triliun atau tumbuh 41,4 persen (yoy) dari target APBN Rp 1.265 triliun.

Adapun kepabeanan dan cukai mencapai Rp 79,3 triliun atau tumbuh 27,3 persen dari target APBN Rp 245 triliun.

Untuk PNBP, realisasinya sudah Rp 99,1 triliun, tumbuh 11,8 persen dari target Rp 335,6 triliun. Pertumbuhan ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mengalami kontraksi 7,9 persen.

"Ini menggambarkan cerita positif penerimaan kita yang kuat, tumbuh 32,1 persen. Tidak hanya karena (tingginya harga) komoditas, tapi pemulihan ekonomi yang cukup solid dan rata," jelas dia.

Belanja Negara

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menjelaskan, belanja negara justru terkontraksi 6,2 persen. Belanja negara di Maret 2022 sebesar Rp 490,6 triliun, lebih kecil dibanding Rp 523 triliun di Maret 2021.

Wanita yang karib disapa Ani ini merinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 314,2 triliun dari pagu Rp 1.944,5 triliun. Realisasi ini menurun sebesar 10,3 persen secara tahunan (yoy) dari Rp 350,1 triliun Maret tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja K/L Rp 150 triliun dari pagu Rp 945,8 triliun dan belanja non K/L Rp 164,2 triliun dari pagu Rp 998,8 triliun.

"Belanja negara masih perlu untuk dipacu lagi. Belanja negara kontraksi 6,2 persen, bahkan BPP kontraksinya 10,3 persen. Belanja K/L kontraksinya lebih dalam lagi. Ini artinya para K/L perlu untuk memacu dari sisi rancangan belanja mereka," ungkap Ani.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 176,5 triliun dari target APBN Rp 769,6 triliun. TKDD ini naik sebesar 2 persen (yoy) dari kontraksi 0,9 persen di Maret 2021.

Dirinci lebih lanjut, transfer ke daerah mencapai Rp 165,7 triliun dari target Rp 701,6 triliun, sementara dana desa Rp 10,8 triliun dari target Rp 68 triliun.

Adapun pembiayaan anggaran mencapai Rp 139,4 triliun atau -58,1 persen (yoy) dari target Rp 868 triliun.

"Utang yang merosot tajam menggambarkan bahwa APBN kita mulai pulih kesehatannya, dan ini bagus karena APBN dibutuhkan untuk berbagai macam shock absorber, melindungi masyarakat, membangun infrastruktur, mendukung pendidikan, memperbaiki kesehatan, semua butuh APBN," tandas Sri Mulyani.