Sri Lanka Minta Bantuan Keuangan, IMF: Akan Kami Dukung...

Kepala Misi IMF untuk Sri Lanka, Masahiro Nozaki mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan dengan pihak berwenang dan semua pemangku kepentingan.

“Ke depan, tim IMF akan mendukung upaya Sri Lanka untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini dengan melibatkan semua pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penyelesaian krisis yang tepat waktu," kata Nozaki dalam pernyataan resminya, Minggu (24/4/2022).

Nozaki menuturkan, pihaknya memberikan dukungan usai terjadi diskusi teknis dengan delegasi Sri Lanka selama Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia 2022 di Washington, D.C, AS, pada 18-22 April 2022.

Pertemuan itu menghadirkan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dan anggota senior manajemen IMF lainnya.

Adapun delegasi Sri Lanka dipimpin oleh Menteri Keuangan Ali Sabry dan Gubernur Bank Sentral Sri Lanka Nandalal Weerasinghe. Mereka membahas tindakan kebijakan untuk mengatasi tantangan ekonomi.

“Selama 18-22 April, delegasi Sri Lanka dan tim IMF melakukan diskusi teknis yang bermanfaat tentang permintaan pihak berwenang untuk program yang didukung IMF," ucap Nozaki.

Nozaki bilang, diskusi tersebut mencakup perkembangan ekonomi dan keuangan baru-baru ini di Sri Lanka. Negara itu perlu menerapkan strategi yang kredibel dan koheren untuk memulihkan stabilitas makroekonomi.

Begitupun perlu menguatkan jaring pengaman sosial (social safety net) untuk mengurangi dampak buruk dari krisis ekonomi saat ini terhadap masyarakat miskin dan rentan.

"Tim IMF menyambut baik rencana pihak berwenang untuk melakukan dialog kolaboratif dengan kreditur mereka," tandas Nozoki.

Sebagai informasi, Sri Lanka meminta bantuan keuangan darurat atau keuangan cepat (Rapid Financing Instruments/RFI) dari lembaga internasional, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Permintaan itu menyusul Sri Lanka yang gagal bayar utang luar negeri. Pemerintah Sri Lanka sudah mengumumkan bakal gagal bayar utang luar negeri 51 miliar dollar AS atau jika dirupiahkan setara dengan Rp 732 triliun (kurs Rp 14.371).

Gagal bayar mereka umumkan sebagai langkah terakhir setelah Sri Lanka kehabisan devisa untuk mengimpor barang pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Program keuangan cepat tersebut diharapkan bisa membantu menambah cadangan devisa pemerintah dan menjembatani penarikan utang untuk membayar komoditas impor yang penting, yakni bahan bakar, makanan, dan obat-obatan.