KemenKopUKM dan BUMN Optimalkan Belanja Produk UMKM untuk Tender di Bawah Rp 400 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN sepakat mengoptimalkan anggaran BUMN untuk berbelanja produk koperasi dan UMKM khususnya untuk nilai tender di bawah Rp 400 juta.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi mengoptimalkan belanja produk lokal buatan koperasi dan UMKM.

Ia bilang, produk UMKM saat ini diminati masyarakat karena produknya yang unik dan langka.

Berdasarkan penjelasannya, itu disebabkan karena sebagian besar KUMKM di tanah air merupakan penghasil produk artisan yang memiliki keunikan dan tidak diproduksi secara banyak.

"Produk UMKM tidak kalah dengan produk industri, karena ini produk artisan dan ini jadi keunggulan karena barangnya langka, jadi semakin langka semakin bagus," kata dia dalam siaran pers, Minggu (8/5/2022).

Oleh karena itu, ia mendorong kementerian dan lembaga termasuk BUMN untuk mengoptimalkan belanja produknya pada produk dan jasa KUMKM yang kini terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan, sinergi antara KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN akan terus dilakukan secara maksimal.

Dalam hal ini, menurut dia BUMN memiliki tiga tugas dari sisi pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar untuk UMKM.

"BUMN sebetulnya tugasnya ada tiga yakni pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar. Tapi kita tidak mungkin membuka akses pasar sendiri tanpa dukungan kementerian lain, jadi perlu sinergi," kata Erick.

Erick menjelaskan, pihaknya telah menyelenggarakan program PaDi (pasar digital) UMKM untuk menindaklanjuti bahwa tender di bawah Rp 400 juta harus dipenuhi oleh UMKM.

Berdasarkan penuturannya, hingga 25 April 2022, sudah terdapat 15.000 lebih UMKM tergabung dalam PaDi UMKM. Adapun, transaksinya yang tercatat mencapai Rp 20 triliun.

“Salah satunya kenapa kita gabungkan hotel-hotel BUMN, nanti ke depan ini ada 100 lebih hotel, itu nanti semua produknya harus disupport UMKM dengan Sarinah yang menjadi agregatornya. Jadi brandnya Sarinah tapi produk belakangnya sebenarnya UMKM semua,” kata Erick.

"Begitu pula untuk fasilitas publik milik BUMN yang lain misalnga rumah sakit, juga akan diupayakan untuk menggunakan produk-produk dari koperasi dan UMKM," tandas dia.