Menteri KKP: Tancap Gas Pengesahan Regulasi Penangkapan Ikan Terukur

Pasalnya, terdapat beberapa agenda yang harus dituntaskan terkait penyelesaian regulasi, implementasi program unggulan, dan optimalisasi layanan kepada masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, salah satu regulasi yang tengah dikebut pengesahannya adalah kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota.

"Saat ini draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) berada di Sekretariat Kabinet. Kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota merupakan satu dari tiga program unggulan KKP," kata dia dalam siaran pers, dikutip Kompas.com, Selasa (10/5/2022).

Sembari menunggu tindak lanjut dari Sekretariat Kabinet, ia meminta jajaran di Ditjen Perikanan Tangkap untuk terus melengkapi fasilitas pendukung pelabuhan perikanan.

Beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi di antaranya adalah timbangan online, docking kapal, hingga perbaikan fasilitas pendaratan ikan di pelabuhan.

"Saya minta kepada Ditjen Perikanan Tangkap untuk mempersiapkan ini, jangan menunggu. Betul-betul dipersiapkan, sehingga saat regulasi disahkan kita bisa langsung menjalan program dengan optimal," tegas dia.

Ia menyebut, saat ini KKP masih memiliki tugas yang banyak. Misalnya, salah satunya program besar soal RPP Sedimentasi yang berkaitan dengan kesehatan laut.

"Ini harus bergerak cepat. Saya juga minta untuk selalu bicara ke bawahan, jangan satu arah. Sampaikan ke bawah agar yang bawah juga bisa memberi masukan ke atas," ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono saat memimpin Halal Bihalal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (9/5/2022).