Proyek Smelter ANTM & Kolaborasi BUMN

Dengan menjual mineral mentah, harga menjadi sangat murah. Sementara jika diolah dahulu dalam pabrik, harga mineral meningkat dan berefek pada lapangan kerja dan peningkatan penerimaan negara.

Semua perusahaan tambang milik perusahaan global, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan swasta sibuk membangun pabrik smelter, seperti PT Freeport Indonesia yang sudah sibuk merencankan pembangun pabrik smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur (belum jalan sampai sekarang) ataupun PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang membangun smelter feronikel di Halmahera Timur (FeniHaltim) sejak tahun 2012.

Dalam tulisan ini, saya hanya ingin mengulas proyek FeniHaltim milik ANTM. Proyek FeniHaltim menarik karena ini adalah proyek kolaborasi antar sesama BUMN, yang melibatkan ANTM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

ANTM sebagai pemilik proyek yang memiliki konsensi nikel (hulu) dan PLN ambil bagian dalam memasok listrik agar proyek hilir (pengolah nikel menjadi feronikel) bisa berjalan cepat. Baik ANTM maupun PLN sama-sama ingin untung dalam proyek tersebut.

Proyek itu menjadi menarik karena kemajuan proyek sudah mencapai 90 persen. Pengerjaan proyek mulai dari perlengkapan pabrik sudah berjalan. Merujuk ke beberapa pemberitaan yang saya cermati, proyek FeNiHaltim sudah mencapai 90 persen pengerjaannya.

Dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang sama sekali belum mengalami perkembangan pembangunan smelter, pembangunan smelter FeniHaltim sangat bagus. Freeport Indonesia dan Amman Mineral misalnya, perkembangan pembangunan smelter masih lima persen.

Jaminan itulah yang dilaporkan ANTM kepada menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tahun 2017, ketika ada kebijakan relaksasi ekspor mineral, ANTM menjadi salah satu perusahaan tambang yang mendapat kuota ekspor dari pemerintah. Pada saat itu ada syarat khusus bagi perusahaan tambang untuk mendapat kuota ekspor, yaitu wajib melaporkan kemajuan pembangunan smelter, bukan karena kedekatan dengan pemerintah atau Dirjen Minerba atau karena ANTM perusahaan BUMN.

Meskipun sejak tahun 2017 proyek smelter FeniHaltim sudah menunjukkan kemajuan berarti, namun sampai sekarang tak kunjung selesai karena negosiasi listrik dengan PLN agar proyek itu beroperasi belum menemukan titik terang.

Kolaborasi saling menguntungkan

Sebagai pemilik proyek, ANTM harus mendapat untung agar mengubah neraca keuangannya, yang dapat dipertanggungjawabkan ke pemegang saham (menteri BUMN) dan rakyat Indonesia. Proyek ini memiliki investasi besar, yaitu mencapai Rp 3,5 triliun. Dengan kapasitas smelter mencapai 13.500 metrik ton feronikel per tahun, ANTM berharap bisa mendapat return of investment (balik modal) cepat dan mendapat untung.

Banyak yang mengatakan, jika proyek ini berjalan, ANTM bisa meraup untung besar. Apalagi ANTM sudah sejak tahun 1970-an telah membangun pabrik smelter feronikel berkapasitas 27.000 metrik ton di Pomala, Sulawesi Tenggara.

Namun, kita jangan terlalu tergesa-gesa beranggapan bahwa ANTM akan meraup untung besar dari proyek FeniHaltim. Proyek Feni belum bisa beroperasi komersial karena antara ANTM dan PLN belum mencapai kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Risikonya, proyek itu berjalan lamban dan membutuhkan solusi strategis.

Dalam rangka memperlancar proyek FeniHaltim, PLN melakukan penawaran harga listrik sebesar Rp 595,65 per kilo watt per hour (kwh). Namun, proposal tersebut belum dijawab pihak ANTM. Belum jelas apa alasannya.

Saya juga belum melihat jawaban ANTM. Padahal, proyek FeniHaltim perlu dipercepat karena sejak Oktober 2020, pemerintah sudah menghentikan semua ekspor mineral nikel. UU No.3/2020, tentang Mineral dan Batubara juga memberikan batasan waktu hanya sampai tahun 2023 saja perusahaan tambang diizinkan ekspor mineral mentah.

Dengan begitu, ANTM harus bergegas menyelesaikan pasokan listrik agar proyek FeniHaltim beroperasi. Apalagi PLN sebagai perusahaan penyedia listrik di negeri ini sudah memberikan penawaran ke ANTM untuk proyek FeniHaltim. Namun, ANTM belum merespons.

Lantas apakah ini dibaca sebagai kelalaian? Tentu tidak bisa dibaca seperti itu. Saya menduga, ANTM memiliki perhitungan bisnis sendiri dalam proyek itu. Jika penawaran PLN menguntungkan, saya kira ANTM dengan cepat merespons proposal itu. Boleh jadi, tawaran harga listrik yang disodorkan PLN terlalu tinggi yang membuat proyek FeniHaltim tidak ekonomis jika mengikuti harga listrik PLN.

Kita tidak bisa memaksa ANTM untuk menerima penawaran PLN jika harga pasokan listrik membuat ANTM merugi. Itu sama juga jika kita bertanya bagaimana jika PLN yang berinisiasi menurunkan harga listrik ke proyek FeniHaltim dengan pertimbangan PLN menerima dana subsidi listrik dari kementerian keuangan di atas 40 triliun tahun 2020. Jika menurunkan harga listrik ke FeniHaltim dengan subsidi dana dari negara tentu tak terlalu merugikan PLN juga. Itu win-win solution yang melibatkan kedua belah pihak dan tentu harus dipimpin langsung oleh menteri BUMN.

Jalur komando menteri untuk mengatasi masalah pasokan listrik ke FeniHaltim menjadi sangat penting agar terjadi proses negosiasi yang saling menguntungkan. Bukan yang satu untung yang lain rugi.

Apabila proses itu tak berjalan, ANTM bisa saja memperhitungkan tawaran dari pemasok listrik swasta yang memiliki harga jual listrik rendah dan menguntungkan. Itu sah-sah saja dalam urusan bisnis. Apalagi sekarang sudah banyak pembangkit tenaga surya, mikro hydro atau energi baru terbarukan lainnya yang jauh lebih murah harga listriknya. Bahkan group-group besar, seperti Salim Group sekarang sudah mulai mengincar proyek energi baru terbarukan.

Menurut saya, jika tawaran listrik pihak swasta lebih menguntungkan ANTM secara bisnis, penting untuk dipertimbangkan. Sangatlah picik jika publik kemudian menganggap kerja sama dengan swasta untuk pasokan listrik ke FeniHaltim sebagai kolusi. Sejauh tender dan lelang dilakukan secara transparan dan dilaporkan kepada pemegang saham, itu adalah solusi agar proyek itu bisa berjalan cepat dan tidak terhenti hanya karena terkendala pasokan listrik.

Yang paling penting adalah ANTM sebagai perusahaan tambang BUMN tetap berpatok pada Good Corporate Governence (GCG) dalam menjalan bisnis. Jadi, kolaborasi antara BUMN bisa dilakukan sejauh kolaborasi itu saling menguntungkan.

Kolaborasi antara sesama BUMN tentu sangat ideal di tengah kompetisi dengan korporasi asing yang memiliki banyak dana untuk melakukan penetrasi bisnis. Kolaborasi antara BUMN juga sangat ideal agar pengerjaan proyek bisa berjalan cepat. Keuntungannya pun sama-sama bermanfaat bagi negara dibandingkan memberikan untung bagi perusahaan swasta atau perusahaan asing.

Di proyek FeniHaltim misalnya, ANTM dan PLN melakukan kolaborasi yang baik agar pembangunan proyek berjalan cepat. Apalagi proyek pembangunan smelter nikel ini termasuk proyek strategis pemerintahan Jokowi untuk pengembangan mobil listrik dan stainless steel. Namun, kolaborasi itu haruslah sama-sama menguntungkan, baik ANTM maupun PLN.

Tidaklah benar, misalnya, jika dalam proyek itu kita mendorong ANTM untuk terus menuntaskan pengerjaan proyek dengan menyelesaikan masalah pasokan listrik, meskipun PLN memberi harga tinggi, hanya untuk mendorong proyek strategis pemerintah. Ini yang membuat proyek menjadi tak ekonomis dan ANTM akan menjadi sasaran tembak karena mengalami kerugian.

Investasi senilai Rp 3,5 triliun untuk pembangunan smelter FeniHaltim menjadi investasi rugi jika manajemen tak membuat kalkulasi untung-rugi secara teliti. Jangan juga hanya demi menjaga kolaborasi dengan sesama BUMN, proyek itu tetap jalan meskipun hasil akhirnya tak ekonomis.

Sebagai perusahaan negara, ANTM terikat dengan perintah UU BUMN, menjalankan Public Servis Obligation (PSO) dan mencari profit. Menjalankan proyek strategis pemerintah seperti pembangunan pabrik smelter adalah bagian dari PSO karena proyek itu nanti akan memberikan efek pelipatan bagi rakyat dan daerah.

Namun, sisi bisnis dari proyek itu tetap menjadi basis perhitungan penting. Karena jika proyek itu tak ekonomis, negara menderita kerugian dan manajemen ANTM akan menjadi sasaran tembak jika laporan investasi diaudit BPK. Jadi, mumpung proyek itu belum berjalan dan beroperasi, baik ANTM maupun PLN harus sama-sama berpikir mencari titik temu soal harga listrik yang paling menguntungkan kedua belah pihak.

Solusi cerdas Menteri BUMN

Keberpihakan pemerintah terhadap proyek strategis yang sedang dijalankan ANTM tentu dibutuhkan untuk mengurai ego sektoral. Dalam hal pembangunan proyek smelter misalnya, menteri BUMN harus memimpin langsung proyek ini agar sesama BUMN saling menopang. Dalam hal kekurangan listrik untuk pembangunan smelter, pemerintah bisa memberikan subsidi listrik melalui PLN untuk mempercepat pengembangan smelter ANTM.

Kolaborasi antara BUMN perlu didorong, namun perlu mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan dan mengikuti mekanisme korporasi. Menteri BUMN perlu mengajak PLN dan ANTM untuk duduk bersama bagaimana agar proyek FeniHaltim berjalan cepat dan menguntungkan kedua belah pihak. ANTM yang sedang membangun smelter nikel juga perlu diberi kemudahan membayar pajak agar memiliki ruang untuk ekspansi.

Jika memang PLN dan pemerintah tidak memberikan solusi yang menguntungkan, saya lebih menganjurkan ANTM untuk bernegosiasi dengan perusahaan swasta di sektor energi baru terbarukan yang harga listriknya lebih murah. Jika tawaran itu lebih menguntungkan dan masuk dalam perhitungan bisnis ANTM, silakan berproses. Yang paling penting, semua proses harus berjalan transparan dan jika harus bekerjasama dengan perusahaan swasta, ANTM harus membuktikan setelah proyek smelter FeniHaltim berjalan komersial haruslah untung dan pengembalian investasi membutuhkan berapa tahun.

Lebih aman lagi bagi ANTM agar menggelar tender proyek listrik FeniHaltim secara terbuka, perhitungan bisnis untung-rugi haruslah transparan sejak dini. Masukan publik juga harus didengar agar pembangunan proyek itu bukan hanya menjadi tanggung jawab ANTM sebagai korporasi, tetapi dimonitor publik.