Imbas Harga BBM Naik, Pelaku Usaha Pelayaran Nasional Minta Ada Penyesuaian Tarif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha pelayaran nasional meminta adanya penyesuaian harga freight untuk angkutan di sektor energi, yang meliputi batu bara, minyak & gas dan juga sektor angkutan penunjang offshore. Penyesuaian dilakukan seiring dengan melambungnya harga minyak, gas dan batu bara dunia dalam setahun terakhir ini.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, kenaikan harga minyak mentah dan batu bara di pasar Internasional telah berdampak pada harga BBM dalam negeri, termasuk untuk kapal laut. Hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya operasional pelayaran niaga, karena biaya BBM merupakan komponen biaya yang paling besar dalam struktur operasional kapal.

Meski harga BBM kapal sudah naik, harga freight untuk angkutan laut pada sektor energi di dalam negeri belum mengalami penyesuaian tarif. Malahan, kata dia, harga freight untuk angkutan laut luar negeri yang sudah lebih dulu terjadi penyesuaian dengan market freight internasional.

"Selain harga BBM, kini beban pelayaran kian bertambah karena terjadi penaikan tarif di jasa kepelabuhanan, yang juga berdampak pada sektor angkutan peti kemas dan general cargo. Untuk angkutan curah, minyak, gas dan penunjang lepas pantai memang belum ada penyesuaian freight pelayaran sekarang," ujar Carmelita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/5/2022).

Menurut Carmelita, kondisi ini berbanding terbalik saat terjadi penurunan harga minyak mentah dan batu bara beberapa waktu lalu, yang mana perusahaan minyak, gas dan batu bara secara serta merta melakukan penyesuaian harga freight agar lebih kompetitif menyesuaikan kondisi yang terjadi.

Hal ini, lanjut dia, mau tidak mau perusahaan pelayaran harus menyesuaikan harga freight daripada perusahaan pengguna jasa melakukan early termination contract secara sepihak.

Dengan perusahaan pelayaran melakukan penyesuaian harga tersebut, revenue pelayaran nasional mengalami penurunan, sedangkan di sisi lain biaya operasional kapal meningkat, sehingga banyak perusahaan pelayaran mengalami kesulitan cashflow.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum II DPP INSA Darmadi Go menambahkan, kondisi ini berdampak pada perusahaan pelayaran yang harus mengajukan permohonan untuk melakukan restructure loan dengan pihak bank, karena penurunan revenue berdampak pada kemampuan cashflow operasional perusahaan untuk membayar kewajiban kepada bank, ditambah lagi dengan term pembayaran yang tertunda.

“Seiring naiknya harga minyak, gas dan batubara idealnya harga freight angkutan laut disesuaikan dan atau paling tidak penyesuaian harga freightnya dikembalikan kepada kontrak awalnya yang mana telah ditetapkan melalui proses tender secara terbuka,” katanya.

Menurut dia, meski harga minyak dan batu bara terus mengalami kenaikan, namun pelayaran nasional tidak ikut menikmati. Harga freight pelayaran tidak mengalami perubahan yang signifikan, karena tidak ada penyesuaian tarif angkutan dari SKK Migas maupun dari perusahaan penambang minyak dan batu bara selaku mitra kerja pelayaran nasional.

“Seyogyanya kita saling terbuka dan menghargai isi kontrak dengan prinsip kesetaraan terutama dalam melakukan penyesuaian harga freight pada angkutan minyak, gas dan batubara,” tutur Darmansyah.