Puncak May Day, Massa Buruh Besok Bakal Padati GBK dan Suarakan 18 Tuntutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, ada dua kegiatan yang akan dilakukan Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia (GBI) pada Sabtu (14/5/2022) esok, yakni aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI dan puncak acara May Day Fiesta (Hari Buruh Internasional) yang berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Saat aksi May Day besok, ada sekitar 50.000 buruh bakal mengikuti dua kegiatan tersebut. Mereka berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal ini sesuai pelaksanaan protokol kesehatan pencegah penyebaran Covid-19 yang dianjurkan.

"Selain kegiatan di Jakarta, secara bersamaan, juga akan dilakukan aksi serempak di berbagai daerah, 20.000 buruh di Surabaya, 5.000 buruh di Semarang, 15.000 buruh di Batam, 5.000 buruh di Medan, dan puluhan ribu buruh lainnya yang tersebar di kota-kota industri seperti Yogyakarta, Aceh, Padang, Bengkulu, Riau, Lampung, Sulawesi, Makasar, Gorontalo, Morowali, Kendari, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Mataram, Ternate, dan beberapa kota industri lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/5/2022).

Dalam acara May Day Fiesta yang diselenggarakan di GBK, akan diisi oleh orasi dari serikat buruh internasional dan Partai Buruh dari negara lain.

"Sedangkan Partai Buruh dari negara lain adalah Partai Buruh Brasil, Australia, dan Finlandia," ucapnya.

Dalam momentum kali ini, Partai Buruh dan GBI akan menyuarakan 18 tuntutan yaitu menolak Omnibus law UU Cipta Kerja; turunkan harga bahan pokok, BBM, dan gas; desak pemerintah sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

Kemudian buruh menolak upah murah; mendesak pemerintah menghapus tenaga alih daya atau outsourcing; menolak kenaikan pajak PPN; meminta segera mengesahkan RPP Perlindungan ABK dan buruh migran; menolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria, stop kriminalisasi petani.

Tuntutan berikutnya adalah mengusulkan kepada pemerintah agar biaya pendidikan menjadi murah dan wajib belajar 15 tahun gratis; mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; pemberdayaan sektor informal; ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

Pengemudi ojek online harus berstatus pekerja, bukan mitra kerja yang dianggap buruh tidak jelas hubungan kerjanya; menuntut pelaksanaan Pemilu harus tetap sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024; redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.