Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono mengatakan, larangan ekspor CPO atau crude palm oil serta turunannya akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia.

Jika larangan terus diterapkan, ekspor Indonesia untuk komoditas unggulan tersebut akan menurun. Secara bulanan (month to month/mtm) saja, ekspor CPO di bulan April 2022 sudah menurun, baik dari sisi nilai maupun volume.

"Tentu saja ini karena ekspor dilarang, kalau enggak dicabut (akan) berdampak pada kinerja ekspor kita. Tapi bagaimana (kinerja) neraca perdagangan dan berapa turunnya kita lihat (rilis) di bulan depan," kata Margo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Badan Pusat Statistik mencatat, ekspor komoditas dengan kode HS15 ini sebesar 2,99 miliar dollar AS pada April 2022. Secara bulanan, nilainya menurun 2,56 persen (mtm).

Dari sisi volume, ekspor CPO sudah turun 1,93 juta ton atau sebesar 10,49 persen (mtm).

"Jadi kalau kita lihat ekspor pada April 2022 untuk CPO atau HS15 baik nilai maupun volume turun, apakah itu berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor, tapi yang jelas pada April ini ekspor menurun," beber dia.

Sebagai informasi, pemerintah resmi melarang ekspor CPO dan semua produk bahan baku minyak goreng mulai Kamis (28/4/2022).

Larangan ekspor ini berlaku hingga harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000/liter dan tersedia di pasar-pasar tradisional. Larangan semata-mata untuk mempercepat realisasi minyak goreng curah dengan harga terjangkau.

Komoditas yang dilarang ekspor tersebut meliputi CPO, RPO, RBD Palm olein, POME, dan Used Cooking Oil (UCO).

Sementara itu mengutip Permendag Nomor 22 Tahun 2022, jenis produk yang dilarang ekspor meliputi Crude Palm Oil; Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil; Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein; dan Used Cooking Oil.

"Ini seluruhnya sudah tercakup dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini (mulai Kamis) jam 00.00 karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Presiden," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.