Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Adapun tujuh organisasi tersebut terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi).

Ketua Umum Apkasindo Perjuangan Alpian Arahman mengatakan, dengan dibukanya kembali ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) ini dinilai akan menormalkan tataniaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis.

"Kami dari Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mengapresiasi dan berterimakasih kepada bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng (migor) beserta produk turunannya. Dengan pencabutan larangan ini kami berharap bisa menormalkan tataniaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp 2.000 per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi," ujarnya dalam siaran resminya dikutip Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Sementara itu Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di lembaga BPDPKS. Sebab menurut dia, BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tatakelola sawit di Indonesia.

"Misalnya pembenahannya itu ke depan BPDPKS harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pahala Sibuea juga menyatakan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel saja.

"Misalnya ini bisa di lihat dari dana BPDPKS Rp 137,283 triliun yang di pungut sejak tahun 2015 – 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit, sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," bebernya.

Ketua Umum Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) Narno juga mengamininya.

Dia berharap setelah pencabutan ekspor CPO, maka tatakelola sawit yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS.

Belum ada sebulan, larangan ekspor minyak goreng ditarik Jokowi

Asal diketahui saja, sebelumnya Presiden Jokowi sempat melarang ekspor minyak goreng beserta produk turunanya sejak 28 April lalu. Namun Jokowi menarik kembali larangan itu sehingga kegiatan ekspor minyak goreng dan bahan baku lainnya bisa tetap dieskpor.

Kebijakan ini pun berlaku mulai 23 Mei 2022 ke depan.

"Berdasarkan pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi dalam pernyataan resmi yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/5/2022).

Dia mengaku bersama jajarannya terus memantau sekaligus mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat, sejak larangan ekspor diberlakukan.