BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerapkan sistem pembayaran nontunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF). Namun ada beberapa hal yang perlu diselesaikan pemerintah sebelum menerapkannya di jalan tol.

Kabag Kerjasama Lembaga Kermaluhkum Polri, Kombes Hambali mengatakan, penerapan sanksi berupa denda pada sistem pembayaran berbasis MLFF ini belum ada dasar hukumnya.

Oleh karenanya, dia meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menunda penerapan MLFF yang rencananya akan diimplementasikan bertahap akhir tahun ini.

"Kami berikan saran agar ditunda dulu karena terkait dengan landasan yuridisnya atau dasar hukumnya belum ada, belum siap," ujarnya saat FGD Instran secara virtual, Jumat (20/5/2022).

Dia menyebutkan, Polri siap jika diminta untuk mengawasi penegakan hukum dalam penggunaan sistem MLFF ini. Namun, mekanismenya harus jelas masuk ke hukum perdata atau pidana.

"Antara konsumen dengan penyedia jasa, kalau kita lihat dari sudut pandang itu perdata. Tapi kalau dengan diterapkan rambu lalu lintas di pintu masuk kemudian mereka yang tidak memiliki dana masuk juga, berarti sudah masuk pelanggaran lalu lintas penggunaan jalan. Jadi ranahnya pidana ini. Di sinilah yang perlu dibentuk peraturan pemerintah," jelasnya.

Dasar hukum ini selain diperlukan sebagai landasan hukum bagi operator juga menentukan keterlibatan polisi dalam menegakkan hukumnya.

"Kalau di situ pidana berarti polisi berperan," kata dia.

Menurutnya, perbedaan ranah hukum pidana dan perdata ini akan menentukan mekanisme penegakan hukum dan pembayaran denda pelanggaran.

Dengan hukum pidana yang sudah diterapkan selama ini, pelanggar lalu lintas akan dikenakan tilang oleh polisi lalu diproses oleh pengadilan. Mekanisme penegakan hukum ini tentu akan berbeda jika yang menjadi dasar hukumnya secara perdata.

Selain itu, menurut dia, mekanisme pembayaran denda pada hukum pidana selama ini uang denda yang dibayarkan pelanggar lalin akan masuk ke negara sedangkan pada hukum perdata negara tidak berhak menerima uang denda tersebut.

"Ada 2 alternatif ini, ada sudut pandang pidana ada sudut pandang perdata juga yang perlu kita pahami," tegasnya.

Oleh karenanya, BPJT perlu mengatur dasar hukum pemberian sanksi berupa denda ke pengguna tol yang tidak bayar pada sistem MLFF nanti sebelum menerapkannya.

"Saya berharap dasar hukumnya bisa cepat terbentuk dan disahkan," tutur dia.

Sebagai informasi, BPJT Kementerian PUPR akan menggantikan sistem pembayaran jalan tol menggunakan e-Toll menjadi sistem nontunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) pada akhir tahun ini.

Dengan sistem MLFF, nantinya pengendara jalan tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol apalagi mengantre tapping kartu uang elektronik saat melakukan pembayaran.

Tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, di mana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik.

Teknologi yang diterapkan pada MLFF menggunakan Global Navigation Satelit System (GNSS). GNSS merupakan sistem yang memungkinkan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit.

Nantinya perangkat yang akan digunakan untuk kendaraan pribadi pada transaksi nirsentuh MLFF bernama Electronic On-Board Unit atau dikenal dengan E-OBU, dan perangkat Electronic Route Ticket di mana pengguna dapat memilih titik masuk dan keluar sesuai rute perjalanan sekali pakai.

Dengan metode transaksi nirsentuh MLFF bermanfaat menghilangkan waktu antrean menjadi 0 detik, di mana sebelumnya dengan penggunaan uang elektronik (e-Toll) hanya mengurangi waktu transaksi maksimal 7 detik.