Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Ini Risiko Transaksi Kripto di "Exchanger" yang Tidak Berizin

Aturan itu diatur dalam PMK No. 68/2022 tentang PPN dan PPh aset Kripto. Melalui aturan tersebut, pemerintah menyasar pengenaan pajak terhadap aset kripto sebagai barang kena pajak tak berwujud.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya mengatakan, terdapat tiga bentuk penyerahan aset kripto yang menjadi sasaran pajak, yakni pembelian aset kripto dengan mata uang fiat, tuka menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau swap, dan tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto atau jasa.

Menurut Tirta, dalam peraturan tersebut investor memperoleh keleluasaan transaksi yang bisa dilakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang tidak terdaftar maupun Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) terdaftar Bappebti.

“Tarif PPN bagi PFAK terdaftar sebesar 0,11 persen dikali nilai aset kripto, serta PPh 22 final sebesar 0,1 persen. Sebaliknya, untuk exchanger yang tak terdaftar besaran tarif menjadi dua kali lipat,” kata Tirta dalam siaran pers Minggu (22/5/2022).

Tirta bilang, ada baiknya jika investor melakukan transaksi pada pedagang aset kripto yang terdaftar. Tidak saja terkait besaran pajak yang berbeda, melainkan pula alasan keamanan.

“Lebih aman berinvestasi transaksi di pedagang dalam negeri yang terdaftar di Bappebti karena jelas badan hukumnya dan rekeningnya ada di dalam negeri dan menggunakan fiat rupiah,” jelas Tirta.

Kepala Sub Direktorat PPM Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Kemenkeu Bonarsius Sipayung juga menyarankan hal serupa. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak netral, menurutnya masyarakat sebaiknya memilih exchanger terdaftar karena biayanya akan lebih rendah.

“Kalau tidak mau diatur, kena tarif lebih tinggi. Kami harus selaras dengan Kemendag, yang ada di sistem kementerian itu kita dukung dengan tarif yang lebih rendah,” ujar Bonarsius.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, dengan menggunakan PFAK terdaftar investor menjadi lebih terlindungi.

Sementara bila berbelanja kripto tanpa ada exchanger yang terdaftar, maka investor butuh waktu lama untuk riset koin atau token satu per satu, apakah memiliki potensi scam atau tidak.

“Sementara menggunakan exchanger yang teregulasi, tentunya koin yang diperdagangkan sudah disaring terlebih dahulu dari potensi scam. Di sisi lain, dengan menggunakan exchanger yang teregulasi, pengawasan pada PFAK dilakukan secara berlapis, dari perusahaan hingga Bappebti, maka jika terjadi fraud aset investor akan terlindungi,” jelas Nainul.

https://money.kompas.com/read/2022/05/23/103000626/ini-risiko-transaksi-kripto-di-exchanger-yang-tidak-berizin

Terkini Lainnya

HSG Ambles 1,42 Persen, Rupiah Anjlok ke Level Rp 16.412

HSG Ambles 1,42 Persen, Rupiah Anjlok ke Level Rp 16.412

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 16.400 per Dollar AS di Pasar Spot

Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 16.400 per Dollar AS di Pasar Spot

Whats New
Jaga Inflasi, Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 52,56 Triliun

Jaga Inflasi, Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 52,56 Triliun

Whats New
Bakal Ada Peta Jalan Industri Dana Penisun, Apa Pentingnya buat Kita?

Bakal Ada Peta Jalan Industri Dana Penisun, Apa Pentingnya buat Kita?

Whats New
KKP: 500 Juta Benih Lobster Keluar dari RI secara Ilegal Setiap Tahun, Negara Rugi Triliunan

KKP: 500 Juta Benih Lobster Keluar dari RI secara Ilegal Setiap Tahun, Negara Rugi Triliunan

Whats New
Ini Kata Menko Airlangga soal Usulan Korban Judi Online Dapat Bansos

Ini Kata Menko Airlangga soal Usulan Korban Judi Online Dapat Bansos

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Yodya Karya, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Yodya Karya, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
OJK Dorong Penerbitan Ketentuan Baku Asuransi Kendaraan Listrik

OJK Dorong Penerbitan Ketentuan Baku Asuransi Kendaraan Listrik

Whats New
Tujuh Tips Bijak Menggunakan Produk Deposito di BPR

Tujuh Tips Bijak Menggunakan Produk Deposito di BPR

Whats New
Perkokoh Ekonomi Nasional, Shopee Dorong UMKM Bertransformasi dan Berdaya Saing

Perkokoh Ekonomi Nasional, Shopee Dorong UMKM Bertransformasi dan Berdaya Saing

Whats New
Relaksasi Aturan Impor Dinilai Picu Pabrik Tekstil Tutup, Pengusaha Minta Jokowi Turun Tangan

Relaksasi Aturan Impor Dinilai Picu Pabrik Tekstil Tutup, Pengusaha Minta Jokowi Turun Tangan

Whats New
Sektor Maritim Asia Perlu Diperkuat, Saatnya 'Raksasa' Bangun

Sektor Maritim Asia Perlu Diperkuat, Saatnya "Raksasa" Bangun

Whats New
Simak, 4 Modus Penipuan Keuangan yang Mengincar Masyarakat

Simak, 4 Modus Penipuan Keuangan yang Mengincar Masyarakat

Whats New
Bandara Douw Aturure Nabire Dikembangkan, Bakal Bisa Didarati Pesawat Boeing

Bandara Douw Aturure Nabire Dikembangkan, Bakal Bisa Didarati Pesawat Boeing

Whats New
KPPU Berkolaborasi dengan Apindo untuk Ciptakan Iklim Usaha Sehat

KPPU Berkolaborasi dengan Apindo untuk Ciptakan Iklim Usaha Sehat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke