DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin kembali mempertanyakan kesanggupan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menangani wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang hewan ternak.

Pasalnya, Kementan telah menyatakan akan menyediakan vaksin PMK dalam estimasi waktu 3-4 bulan. Padahal pabrik penyedia vaksin PMK tersebut kata Sudin, tak lagi beroperasional di Surabaya, Jawa Timur.

"Saya tanya, Anda jawab jujur (kepada pejabat Kementan yang mencari vaksin). Sanggup Anda menyediakan vaksinnya (PMK) tiga bulan? Dari tahun 1989, pabrik vaksin (PMK) sudah tutup yang di Surabaya. Sanggup atau tidak?," tanyanya dalam pembukaan Rapat Kerja ditayangkan secara virtual, Senin (23/5/2022).

Pihak Kementan pun dengan yakin menyanggupi waktu tiga bulan vaksin pencegah PMK bisa tersedia. Bila dari tenggat waktu tersebut tidak tersedia, Komisi IV DPR RI meminta penjabat yang menangani PMK untuk dicopot dari jabatannya di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan.

"Bisa tiga bulan? Anda jamin? Saya masukkan dalam kesimpulan rapat. Kalau enggak bisa, saya minta Anda dan Dirjennya diberhentikan. Karena saya sudah cek tidak mungkin bisa (disediakan) dalam tiga bulan," ucap Sudin.

Di seluruh hadapan jajaran Komisi IV DPR, Sudin dengan tegas memastikan bahwa vaksinasi pencegah PMK hingga kini belum tersedia. Malah legislator dari PDI Perjuangan ini mempertanyakan langkah Mentan Syahrul Yasim Limpo (SYL) yang akan berangkat ke Brasil untuk mencari vaksin PMK.

Padahal ketika ditanya oleh Sudin, pihak Kementan telah mengakui ketidaktahuan asal wabah tersebut. Malah Sudin mendapat laporan bahwa wabah ini awalnya berasal dari India. Justru mengherankan bila Kementan malah mencari vaksin PMK ke Brasil.

"Hari ini, Indonesia tidak punya vaksin untuk PMK. Belum ada. Berarti Pak Menteri mau ke Brasil bicara soal vaksin, beda stereotypenya, beda. Sekarang bibit vaksinnya dari mana? 89 persen pabrik vaksin di Surabaya tutup. India ada vaksinnya, tapi mereka enggak mau ekspor. Saya sudah cek," ucapnya.

Dalam raker itu, Dirjen PKH Kementan Nasrullah dihadapkan pertanyaan bertubi2 dari Sudin. Salah satunya terkait penanganan Kementan atasi hewan ternak yang positif terkena PMK. Nasrullah pun menjawab akan memberikan pengobatan dengan cara menambah imunitas.

"Pengobatannya (untuk hewan ternak positif PMK) kita tingkatkan imunitas tubuh," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kementan telah menetapkan dua daerah yang dilanda wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan, yaitu Kabupaten Aceh dan Kabupaten di Jawa Timur. Mentan SYL sebelumnya mengatakan, dengan ditetapkannya daerah yang dilanda PMK, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyebaran. Di antaranya, membuat langkah darurat atau agenda SOS, langkah temporary, dan agenda recovery atau pemulihan.