Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi mencabut larangan ekspor CPO atau crude palm oil beserta sejumlah turunannya. Artinya mulai hari ini, Senin (23/5/2022), keran ekspor CPO kembali dibuka.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, alasan dicabutnya larangan ekspor CPO karena banjirnya minyak sawit dalam negeri hingga tangki di tingkat produsen penuh.

"Karena udah banjir, tangki udah penuh, distributor udah enggak milih lagi, masyarakat juga udah enggak ngantre. Nah, kalau ini didiemin nanti tersendak," ujar Oke saat ditemui Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Lebih lanjut Oke mengatakan, apabila volume tangki di produsen minyak goreng penuh, maka harga tandan buah segar (TBS) turun. Hal ini pun, kata dia, bisa merugikan petani sawit yang tidak bisa menjual buah kelapa sawit (BKS) ke pabrik.

"Harga TBS turun, karena enggak ada yang beli BKS. BKS enggak ada yang beli karena produsen juga tangkinya penuh. Disalurin, di distributor juga penuh. Jadi sekarang tuh ada skema buat transisi ngosongin tangki," lanjut Oke.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk dua skema untuk mengosongkan tangki yang saat ini kepenuhan. Pertama, menggunakan sistem pemberian izin ekspor sesuai dengan kewajiban pemenuhan pasokan (DMO) yang dipenuhi oleh produsen.

Ia mengungkapkan bahwa kewajiban bagi produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) untuk memasok kebutuhan minyak goreng di dalam negeri (DMO) yang sebelumnya naik dari 20 persen menjadi 30 persen, akan ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jendral (Dirjen) sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

"Kalau kemarin DMO 20 persen, kalau sekarang DMO-nya akan ditetapkan setiap saat oleh Dirjen. Karena harus memastikan dulu kala sudah terlalu banjir (pasokan), DMO-nya diturunkan tapi ekspornya lebih besar," kata Oke.

"Tetapi kalau kurun waktunya masih kurang DMO akan dilebihkan,dengan pasokan ke dalam negerinya harus diperbanyak," lanjutnya.

Kedua dari segi distribusi, pemerintah akan menerapkan penyaluran minyak goreng curah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, masyarakat wajib menyertakan NIK saat membeli minyak goreng curah, bukan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Sebetulnya kita mengembangkan sistem yang ada, tidak akan sempurna kalau tidak memanfaatkan sistem yang lebih sempurna. Arahannya, kita gunakan NIK bukan KTP," tutur Oke.

https://money.kompas.com/read/2022/05/23/202000026/kemendag-ungkap-alasan-larangan-eskpor-cpo-dicabut

Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke