Anggaran Pandemi Susut, Belanja Kesehatan Tahun Depan Turun Jadi Rp 153,8 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19 pada tahun depan sangat kecil atau nyaris tidak ada.

Oleh karena itu, meski dari sisi nominal sangat kecil, anggaran ini tetap naik dibanding 2 tahun sebelumnya jika tidak menyertakan anggaran untuk pandemi Covid-19.

"Kalau dilihat levelnya memang lebih rendah dibanding 2021-2022. Namun, dengan asumsi bahwa belanja untuk pandemi sangat menurun tajam atau hampir 0, maka total belanja ini jauh lebih besar dibanding belanja kesehatan nonpandemi," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Memang jika tak menyertakan anggaran pandemi pada tahun 2020-2021, alokasi anggaran kesehatan tahun 2023 jauh lebih tinggi.

Pada tahun 2020, anggaran kesehatan non pandemi sebesar Rp 119,9 triliun, kemudian meningkat sebesar 121,8 triliun pada 2021, dan Rp 139 triliun pada tahun 2022. Sedangkan tahun ini, anggaran kesehatan didesain pada kisaran Rp 153,8 triliun - Rp 209,9 triliun.

"Artinya, kita tetap fokuskan belanja kesehatan yang memang secara struktural harus diperbaiki," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, anggaran kesehatan tahun 2023 digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan membayarkan iuran PBI-JKN kepada 96,8 juta jiwa, serta untuk imunisasi.

Lalu untuk transformasi dan kesiapsiagaan kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan dukungan sarana prasarana kesehatan.

"Untuk Jamkesnas membantu masyarakat miskin agar tetap mendapat jaminan kesehatan, kemudian pengendalian penyakit dan imunisasi, layanan kesehatan, dan penurunan stunting, serta pembangunan sarana prasarana kesehatan yang tetap akan diperbaiki di seluruh pelosok tanah air," ucap dia.

Secara keseluruhan, pemerintah mematok belanja negara antara Rp 2.795,9 triliun - Rp 2.993,4 triliun atau setara dengan 13,80-14,60 persen dari PDB.

Belanja pemerintah pusat ditarget Rp 1.995,7 triliun - Rp 2.161,1 triliun atau setara dengan 9,85-10,54 persen dari PDB. Adapun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 800,2 triliun - Rp 832,4 triliun atau setara 3,95-4,06 persen dari PDB.