BNI Beri Fasilitas Tambahan Non Cash Loan ke TRIPA Senilai Rp 1,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) mendapatkan tambahan fasilitas non cash loan sebesar Rp 1,6 triliun dari PT Bank Negara Indonesia atau BNI (Persero) Tbk. Dengan begitu, TRIPA akan mendapatkan fasilitas non cash loan total sebesar Rp. 2,6 triliun.

Melalui fasilitas tersebut, TRIPA dapat memberikan jaminan pada pihak ketiga untuk dapat memperoleh garansi bank, Letter of Credit (L/C), Standby L/C (SBLC), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BNI. Fasilitas tersebut dapat diberikan TRIPA kepada nasabah BNI maupun non nasabah BNI.

Direktur Utama TRIPA Koen Yulianto mengatakan, dengan dukungan yang diberikan oleh BNI, target gross premium written dari class of business kontra bank garansi dapat mencapai Rp 27 miliar, serta menambah referensi bisnis melalui cross selling.

"fasilitas NCL (Non Cash Loan) yang diperoleh TRIPA dengan nilai maksimum plafond commercial line semula Rp 1 triliun menjadi sebesar Rp 2,6 Triliun, akan dimanfaatkan sebaik-baiknya guna peningkatan pencapaian target bisnis, dengan memastikan tahapan proses akseptasi dijalankan secara prudent, sehingga realisasi premi atas lini bisnis ini dapat menambah pencapaian target gross premium written dan net premium written," ujar Koen Yoelianto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/6/2022).

Dia menambahkan, kerja sama pemberian fasilitas non cash loan tersebut telah dirintis TRIPA dengan BNI sejak 2010, dimana pada setiap tahunnya limit tersebut terus bertambah. Hal ini dikarenakan baiknya prospek bisnis yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama.

"Semoga dengan Addendum kesebelas ini semakin meningkatkan produksi dan tentunya meningkat laba kedua belah pihak," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto berharap kerja sama ini bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak.

"Semoga hubungan kerja sama ini bisa membawa manfaat untuk satu sama lain. Serta mudah-mudahan dapat mendorong TRIPA untuk dapat membuka pasar-pasar baru yang belum tersentuh, namun harus tetap memperhatikan Good Corporate Governance," kata dia.