Mengenal Ekonomi Sirkular, Model Bisnis “Hijau” yang Bisa Dorong Keberlanjutan Bisnis

Urgensi bisnis berkelanjutan saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan perusahaan. Berbagai pendekatan kemudian digunakan dalam pelaksanaannya, di antaranya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Environment, Social, and Governance (ESG).

Pemerhati lingkungan sekaligus mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup di era Presiden KH Abdurahman Wahid, Alexander Sonny Keraf mengatakan, implementasI ini nantinya diharapkan mampu menghadirkan dampak positif di wilayah operasional perusahaan, sekaligus mampu menjadi sarana hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan pemerintah.

“Perubahan iklim memiliki dampak yang dahsyat termasuk berkembang biaknya penyakit lama maupun penyakit baru dan upaya yang bisa dilakukan adalah menerapkan bisnis dengan konsep ekonomi sirkular,” kata Alexander dalam siaran pers, Kamis (2/5/2022).

Ekonomi sirkular merupakan model industri baru yang berfokus pada reducing, reusing, dan recycling yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah. Menurut dia, saat ini dunia usaha menyadari pentingnya tanggung jawab yang berkelanjutan bagi keberlangsungan komunitas dan lingkungan.

“Sementara konsumen secara global juga mulai sadar dan khawatir dengan krisis bumi dan krisis iklim, yang membuat mereka semakin menuntut produk dan model bisnis yang ramah lingkungan,” kata dia.

Kesadaran secara global ini juga berujung pada penerapan berbagai kebijakan yang memaksa dunia usaha untuk berubah ke arah penerapan bisnis hijau, lewat penerapan pajak karbon. Itulah yang menyebabkan saat ini banyak perusahaan tak hanya sekedar gagah-gagahan, tapi juga serius mengimplementasikan berbagai kebijakan dan mekanisme serta model produksi yang lebih hijau.

Adapun contoh ekonomi sirkular yang berkembang, seperti penerapan extended producer responsibility, atau tanggung jawab produsen yang lebih luas, khususnya menyangkut sampah atau limbah. Selama ini telah terjadi salah kaprah karena menganggap sampah merupakan tanggung jawab konsumen.

“Selama ini masyarakat konsumen lah yang didesak untuk memilah, mengumpulkan, dan membuang sampah di tempatnya. Kita lupa bahwa sampah itu sumbernya dari produsen juga, khususnya sampah industri atau sampah kebutuhan konsumsi,” ujar dia.

Dia mengatakan, dalam ekonomi sirkular, ada kewajiban produsen untuk mengelola sampahnya sejak awal, yaitu saat mendesain atau merancang barang yang akan diproduksi. Kalau sudah merancangnya sejak awal, maka produsen akan memilih bahan baku kemasan yang tidak akan menimbulkan sampah, atau mereka akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan kembali sampah plastik atau kardus yang menjadi sisa-sisa dari produksinya.

“Langkah tersebut menurutnya juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak termasuk stake holder dan masyarakat khususnya konsumen, agar memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dengan cara memilah sampah sesuai dengan pengelompokannya, sehingga membantu memudahkan proses daur ulang,” ujar Alexander.

Walau demikian, Alexander menilai saat ini telah tumbuh kesadaran pada pelaku industri di Tanah Air untuk tidak semata memikirkan profit. Hanya saja, belum semua aspek bisnis berkelanjutan dan ekonomi sirkular dilakukan secara sempurna oleh produsen lokal.

“Tapi, memang ada komitmen dan upaya untuk melakukan proses-proses yang lebih hijau sifatnya. Salah satunya, melalui kepedulian perusahaan untuk menjalankan progeam mengumpulkan kemasan plastik paska konsumsi untuk kemudian diolah kembali dijadikan bahan baku kemasan mereka,” jelas dia.