Menko Airlangga Minta Tambah Anggaran Rp 82,2 Miliar, Totalnya Jadi Rp 554,1 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran sebesar Rp 82,2 miliar untuk tahun 2023.

Permintaan penambahan anggaran itu disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dengan demikian, pagu indikatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bakal meningkat menjadi Rp 554,1 miliar dari Rp 471,8 miliar.

"Kami usulkan tambahan anggaran sebesar Rp 82,2 miliar sehingga pagu yang sebelumnya Rp 471,8 miliar menjadi Rp 554 miliar," kata Airlangga dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/5/2022).

Airlangga menuturkan, permintaan tambahan anggaran itu diusulkan karena kementerian koordinator ini memiliki beberapa penugasan khusus pada tahun 2023.

Penugasan khusus yang dimaksud adalah transformasi kelembagaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui transformasi, akan ada pejabat setingkat Sekretaris Jenderal (Sekjen) atau eselon I di kawasan tersebut.

Selain itu, kementerian juga ditugaskan untuk membentuk dan mentransformasi ekonomi digital melalui PMO. Hal ini kata Airlangga, merupakan tindak lanjut dari salah satu tema G20, yaitu mengawal program transformasi digital dan sekaligus persiapan GCRG.

"Kemudian tentu tahun depan ada persiapan untuk Indonesia menjadi tuan rumah Hannover messe 2023," ucap Airlangga.

Selain itu, kementerian juga mengusulkan realokasi antar program pada pagu indikatif 2023 sebesar Rp 7,5 miliar yang telah dibahas dalam trilateral meeting bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun pagu awal sebesar Rp 471,8 miliar sudah naik 6 persen atau Rp 26 miliar dibanding tahun 2022.

"Dengan usulan tambahan tersebut maka rincian angkanya adalah program koordinasi kebijakan bertambah Rp 77,2 miliar dan program dukungan Manajemen bertambah sebesar Rp 5 miliar," jelas Airlangga.