Tahun Depan, Satgas BLBI Incar Pemulihan Piutang Rp 25 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus mengejar obligor dan debitur penunggak dana BLBI di tahun 2023. Tahun depan, pihaknya menargetkan pemulihan piutang senilai Rp 25 triliun.

Angkanya baru sebagian kecil dari total utang obligor/debitor BLBI sebesar Rp 110,45 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut, pemulihan piutang merupakan salah satu program prioritas tahun 2023.

"Pemulihan piutang BLBI target 2023 Rp 25 triliun, ini masuk dalam proyek unggulan dan prioritas 2023," kata Suahasil Nazara dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban lantas meminta para obligor/debitor BLBI bersikap kooperatif. Pasalnya, ada beberapa orang yang tidak memberikan itikad baik dan enggan melunasi utang.

Karena enggan, mereka akhirnya menempuh beragam cara yang membuat kendala di lapangan.

"Ini enggak mudah. Kalau mudah, sudah (ditagih) dari dulu. Orang-orang ini sudah enggak bayar lebih dari 20 tahun, artinya memang niat untuk membayarnya kurang," ungkap Rio.

Lebih lanjut dia berencana melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk pembatasan. Di sisi lain, satgas akan tetap melakukan penagihan kepada obligor prioritas, yakni dengan total utang lebih dari Rp 25 miliar.

"Kita sedang usulkan dan sedang memproses adanya pembatasan. Mudah-mudahan dengan hal tersebut mereka akan memenuhi kewajibannya," sebut Rio.

Sebagai informasi, aset sitaan Satgas BLBI mencapai Rp 19,16 triliun per 31 Maret 2022. Jenis aset yang disita oleh Satgas BLBI beragam, mulai dari uang cash, barang jaminan, hingga properti.

Dalam bentuk uang cash yang masuk ke dalam kas negara, totalnya mencapai Rp 371,29 miliar.

Sementara dalam bentuk sita barang jaminan atau harta kekayaan lain Rp 12,25 triliun dengan luas mencapai 19,12 juta meter persegi, dalam bentuk properti Rp 5,38 triliun dengan luas 530.140 meter persegi, dan dalam bentuk PSP/hibah untuk K/L serta Pemda Rp 1,14 triliun dengan luas 328.970 meter persegi.

Dari total aset, 63,97 persen di antaranya telah disita; 28,11 persen dalam penguasaan; 5,98 persen dihibahkan; dan 1,94 persen berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).