Luhut Panggil Semua Pengusaha dan Asosiasi Migor ke Bali, Banggar DPR Juga Diundang

Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ditayangkan secara virtual, Kamis.

"Hari ini dan besok, saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar dan pelaku-pelaku dan asosiasi-asosiasi di Bali, kita mau bikin match business matching. Jadi apa yang dibuat pemerintah apa yang dibuat kalian apa yang cocok, apa yang tidak cocok, sehingga tidak ada dusta di antara kita," ujar Luhut. 

Luhut mengungkapkan, persoalan minyak goreng tersebut karena terjadi ketidakkonsistenan. Maka dari itu, dirinya memutuskan untuk mengumpulkan seluruh pelaku usaha minyak goreng mulai dari produsennya hingga ke distributor.

Undang Banggar DPR ikut mendengarkan

Luhut pun mengajak para jajaran DPR RI dalam raker untuk pergi ke Bali, mengikuti pembahasan minyak goreng yang tak kunjung selesai permasalahannya.

Sekaligus juga, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini akan membahas persiapan pelaksanaan KTT G20.

"Karena saya lihat dari itu kerusakan (masalah migor) yang selama 5 bulan itu inkonsistensi kita. Jadi saya kira kalau bapak ibu (Banggar DPR) mau ada ikut juga dengarin itu mau iseng ke Bali hari ini dan besok, kami masih ada di sana. Di samping saya juga nanti dengan Pak Odi mau lihat G20 karena saya juga sebagai ketua pelaksana di dalam bidang G20," ucap Luhut.

Digitalisasi produksi hingga penyaluran migor

Nantinya, sambung Luhut, mulai dari produksi minyak goreng hingga ke penyalurannya akan terpantau melalui digitalisasi.

Luhut sebelumnya mengatakan, pengawasan minyak goreng akan dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Namun dirinya tidak menjelaskan sistem pengawasan melalui aplikasi tersebut.

"Jadi ini minyak goreng saya pikir kalau semua baik ini kita akan tata kelolanya, akan betul-betul kita digitalisasi. Nanti kita akan penambahan penerimaan negara bapak ibu akan luar biasa dari sini. Dengan kita audit itu tadi maka kita tahu persis si Polan ini berapa tanahnya dia, berapa produksinya atau yield-nya, berapa dia ekspor per hari, berapa dia jual per hari dengan harga berapa. Karena harga itu beda-beda," jelas Luhut.

Dengan begitu, lanjutnya, penerimaan negara nantinya akan bertambah. Disertai pemadanan data jumlah industri minyak goreng harus selaras dengan data yang di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian sampai kepada Bea Cukai.

"Jadi harga jumlah itu harus bisa cocok. Kalau itu terjadi, saya kira penerimaan negara (capai) billion of dollar akan kita tambah dari sana," kata Luhut.

Sebagaimana diketahui, Luhut kini mendapat tugas tambahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi persoalan minyak goreng curah rakyat (MGCR).

Pada Selasa (7/6/2022) tadi, Luhut meninjau ke beberapa perusahaan minyak goreng yang ada di Semarang.

Di sana, dia melihat langsung kepenuhan tangki minyak goreng di pabrik PT Best dan pemantauan kelancaran terhadap perusahaan penyalur, Indomarco.

"Progres dari hasil kunjungan ke lapangan ke empat titik di Semarang yang cukup bagus dengan tren yang membaik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, tetapi masih minor," ujarnya.