Menyikapi Rintihan Usaha Rintisan

Demikian juga dengan Facebook, yang sekarang nilainya mengekor di belakang Google, pada 15 tahun yang lalu hanya sebuah usaha rintisan berbasis hobby untuk mendigitalisasi pertemanan di sebuah kampus ternama di Amerika.

Keajaiban bisnis digital memang begitu luar biasa. Bisnis-bisnis konvensional butuh waktu yang cukup lama untuk berhasil.

Sebut saja, misalnya, Coca Cola yang sudah berdiri 129 tahun lalu atau Toyota Motor yang berdiri 85-an tahun lalu membutuhkan waktu jauh lebih lama ketimbang Google dan Facebook untuk mencapai angkanya hari ini.

Jadi wajar jika tak sedikit para pelaku bisnis pemula yang ngiler dan bermimpi bisa menjadi miliarder kelas dunia hanya dalam waktu singkat.

Namun hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat keberhasilan sebuah perusahaan rata-rata hanya 20 persen. Itu pun kalkulasi standard untuk perusahaan konvensional.

Artinya, tingkat keberhasilan perusahaan startup jauh lebih rendah dari itu, sebut saja hanya sekira 5 persen-10 persen.

Bahkan menurut pengalaman beberapa venture, tingkat keberhasilan startup mungkin hanya sekira 5 persen saja, tak lebih.

Sekalipun demikian, saat ini kita sedang berada tengah pusaran revolusi teknologi. Menurut riset Accenture di tahun 2015, sebanyak 22 persen perekonomian dunia sudah masuk dalam kategori ekonomi digital.

Dan diproyeksikan angka tersebut akan naik menjadi 25 persen tahun 2020. Nyatanya sebagaimana kita saksikan hari ini, pergerakan lebih cepat dari yang diasumsikan.

Dengan kondisi itu, tak heran kiranya kalau survei The Economist Intelligence Unit pernah menyampaikan bahwa 77 persen pemimpin perusahaan dari berbagai jenis industri di dunia menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama dalam strategi bisnis mereka.

Lebih jauh lagi, masih berdasar survei yang sama, 93ri para responden melihat transformasi digital sebagai sebuah proses dan perjalanan yang masih akan terus berlangsung.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Hasil riset Google, Bain & Company terbaru menyebutkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia melesat 49 persen year-on-year menjadi 70 miliar dollar AS pada 2021.

Bahkan diprediksi nilai tersebut akan melesat dua kali lipat menjadi 146 miliar dollar AS pada 2025.

Tingginya potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia salah satunya disebabkan oleh orientasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.

Lihat saja, hingga Januari 2021, di saat pandemi Covid-19 sedang bergelora, peningkatan jumlah konsumen digital justru berhasil mencapai 21 juta. Angka tersebut memang masih jauh dibanding torehan ekonomi digital di negara maju.

Sebagaimana hasil riset dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) beberapa waktu lalu, konsumen ekonomi digital dan aktifitas belanja online di negara maju sudah mencapai dua pertiga dari jumlah penduduknya.

Sementara, Indonesia dengan 21 juta konsumen digital baru sekitar 10 persen dari total jumlah penduduk nasional.

Berkaca dari tingkat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tahun ke tahun yang sangat cepat tersebut, peran ekonomi digital terhadap PDB nasional akan semakin signifikan dari waktu ke waktu.

Perkembangan ekonomi digital nasional memang nyaris eksponensial. Hasial riset Googel dan Temasek tahun 2018 lalu masih mencatatkan nilai ekonomi digital nasional 27,2 miliar dollar AS.

Namun kecepatan pertumbuhannya nyaris tidak berubah. Dari tahun 2015 ke tahun 2018, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tak berubah sama sekali, masih 49 persen, setara dengan kecepatan pertumbuhan dari 2020 ke 2021.

Begitu pula dari sisi investasi, mengacu pada riset Google dan Temasek 2018, nilai investasi ekonomi digital di ASEAN meningkat, terutama Indonesia.

Pada 2015, investasi dari private equity, modal ventura, dan investor korporasi di empat sektor utama ekonomi digital mencapai 1,1 miliar dollar AS.

Di 2016, nilainya naik lebih dari empat kali jadi 4,7 miliar dollar AS, kemudian 2017 menjadi 9,4 miliar dollar AS.

Di semester I 2018 nilainya 9,1 miliar dollar AS, naik 2,5 kali lipat dari periode sama 2017. Setengah nilai investasi 2018 masuk transportasi online dan pengantaran makanan, 30 persen ke perdagangan online.

Saya sendiri berkeyakinan dan sangat optimistis bahwa dalam lima tahun ke depan, ekonomi digital nasional Indonesia akan unjuk gigi pada PDB Indonesia.

Dengan kata lain, dengan proyeksi yang sangat menggiurkan tersebut, di satu sisi pemerintah memang harus hati-hati menyikapi berbagai disrupsi yang disebabkan oleh munculnya startup-startup berbasiskan teknologi tinggi dan yang sedang berjuang membangun ekosistem ekonomi digital nasional.

Termasuk soal rencana pengenaan pajak oleh Kementerian Keuangan. Jika tak hati-hati, salah penyikapan, memberatkan, membebani pertumbuhannya, maka ribuan startup yang sudah eksis bisa menyusut, punah, dan ekosistem ekonomi digital nasional akan berantakan.

Namun di sisi lain, berkaca pada tingkat keberhasilan perusahaan rintisan di seluruh dunia, sebagaimana disebutkan di atas, Indonesia harus belajar untuk menerima bahwa 90 persenan usaha ristisan sangat berpeluang untuk gagal take off.

Dengan logika “bakar uang” untuk “mendapatkan lebih banyak uang” atau logika “memvaluasi nilai saham startup dengan menghitung mimpi masa depan sebagai kontibutor utamanya” yang mendominasi isi kepala pelaku startup nasional, otomatis seiring berjalannya waktu akan memicu gelembung startup (bubble).

Bagaimanapun, risiko dari sebuah gelembung adalah “busting” (boom and bust), sebagaimana telah diingatkan oleh Hyman Misky.

Dan itulah yang sedang terjadi hari ini di Indonesia di mana beberapa usaha ristisan mulai merampingkan karyawan, bahkan gulung tikar.

Artinya, ekosistem ekonomi dan bisnis nasional sedang melakukan uji kelayakan pada pelaku usaha ristisan. Yang jelas, yang tumbang adalah yang tidak lolos seleksi di dalam ekosistem ekonomi bisnis digital nasional.

Namun demikian, pemerintah dan asosiasi yang terkait dengan ekonomi digital harus jeli dalam melihat perkembangan yang ada.

Bagaimanapun, pelaku ekonomi digital atau startup-startup adalah salah satu jawaban yang sangat masuk akal terhadap angkatan kerja baru terdidik.

Lihat saja, rerata karyawan dan punggawa managemen perusahaan startup adalah lulusan perguruan tinggi, yang justru kurang mampu terserap oleh sektor jasa nasional.

Dibanding jumlah angkatan kerja lulusan SMP dan SMP, lulusan perguruan tinggi memang tidak besar.

Tapi jika jumlah tersebut tidak terserap oleh ribuan usaha rintisan nasional, maka akan menjadi beban ekonomi nasional di satu sisi dan mempersulit Indonesia untuk menyiasati ancaman bonus demografi.

Untuk itu, pemerintah dan asosiasi yang terkait dengan tugas memajukan ekosistem nasional harus benar-benar jeli dalam memantau perkembangan yang ada, terutama terkait dengan ancaman gelembung yang bisa merontokan startup-startup yang selama ini telah berhasil mengangkat taraf hidup banyak orang, mulai dari tukang ojek sampai pembuat kue dan makanan.

Transaksi-transaksi modal yang berpotensi dimanfaatkan oleh spekulator ekonomi politik untuk meraup cuan dalam waktu singkat yang notabene justru berpeluang untuk menghancurkan masa depan startup tersebut perlu dipantau secara ketat.

Valuasi nilai saham startup yang berlebihan, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan prospek riilnya ke depan, atau penyelundupan secara ilegal modal BUMN ke dalam startup yang berpeluang menjadi sengketa, sangat perlu diawasi, agar tidak terjadi aglomerasi modal yang justru tidak didukung oleh underlying bisnisnya di satu sisi dan tidak dibangun atas modal yang legal/halal di sisi lain, lalu meledak suatu waktu.

Karena ujung dari gelembung yang direkayasa atau pembohongan publik semacam itu hanyalah ledakan yang menyakitkan, layaknya krisis dot.com di Amerika awal tahun 2000-an lalu.

Jika itu terjadi, contagion effect-nya bisa merembes ke seluruh ekosistem ekonomi digital dan ke ekosistem pasar keuangan, bahkan berpeluang mendisrupsi sistem ekonomi nasional.