Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Jawaban Jokowi soal Reshuffle Kabinet dan yang Terjadi Berikutnya

Presiden Jokowi sendiri sempat menyinggung soal reshuffle dalam sebuah pidatonya ketika geram terhadap kementerian/lembaga yang masih suka belanja produk impor.

"Kementerian ya sama saja itu, tapi itu bagian saya, reshuffle sudah. Heh saya itu (sebal), kayak gini enggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang-uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit,” ujar Jokowi saat memberikan pengarahan secara virtual di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali pada 25 Maret 2022.

Kabar mengenai perombakan kabinet Jokowi yang berhembus sejak Maret 2022 tersebut juga dihembuskan sejumlah elite partai politik, seperti Muhaimin Iskandar dari PKB dan Zulkifli Hasan dari PAN.

Hanya saja, nyatanya Jokowi masih menahan adanya perombakan hingga saat ini. Meski begitu, memasuki bulan Juni isu reshuffle kembali menguat.

Jawaban Jokowi soal reshuffle

Presiden Jokowi sempat beberapa kali diberondong pertanyaan mengenai reshuffle oleh awak media. Salah satunya yakni ketika Kepala Negara menyaksikan ajang Formula E di Sirkuit Formula E Ancol, Jakarta, 4 Juni 2022.

“Balapan (kok) sampai reshuffle. Urusan balapan saja lah (yang ditanyakan),” demikian jawaban Jokowi usai menyaksikan balapan tersebut.

Pada kesempatan lain, Jokowi juga kembali mendapatkan pertanyaan serupa. Tepatnya ketika menghadiri peringatan haul ke-9 M Taufiq Kiemas dan peresmian Masjid At-Taufiq, di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta.

"Belum, belum (belum reshuffle)," katanya usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Jokowi panggil sejumlah menteri dan elite partai

Tanda-tanda rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju tersirat dari langkah-langkah Jokowi menemui sejumlah petinggi partai politik dan memanggil beberapa menteri.

Pekan lalu, Jokowi bertemu Presiden ke-5 RI yang juga elite PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, tepatnya pada Selasa (7/6/2022).

Pertemuan tersebut diinformasikan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden lewat foto-foto yang dirilis resmi pada Selasa sore pekan lalu.

Dalam keterangan foto itu, dijelaskan bahwa Presiden Jokowi bertemu Megawati sebelum melantik Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP periode 2022-2027 pada Selasa siang.

Pertemuan itu terjadi di ruang tunggu Istana Negara. Tidak ada informasi lebih lanjut soal isu apa saja yang dibicarakan keduanya. Namun, kedua tokoh tampak berbincang serius.

Jokowi tampak memberikan penjelasan kepada Megawati. Selain itu, Jokowi tampak memperhatikan Megawati saat seniornya di PDI-P tersebut memberikan penjelasan.

Sepekan kemudian, pada Selasa (14/6/2022), giliran Ketua PAN Zulkifli Hasan juga turut dipanggil menghadap Presiden. Kabar ini disampaikan oleh Politikus PAN Yandri Susanto.

Kemudian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkap, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga turut memenuhi panggilan Jokowi pada hari tersebut.

Sejalan dengan itu, Jokowi juga memanggul para pembantunya, termasuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Selain Prabowo, Jokowi juga memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, hingga Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Ada pula mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, serta Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra. Lantas, siapa saja yang akan diganti dan siapa penggantinya?

Penjelasan Istana soal reshuffle

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa kewenangan perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya ada pada Presiden.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogative,” kata Seskab menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (14/06/2022).

“Presiden mau ganti kapan aja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden,” sambungnya.

Pramono menambahkan, Jokowi sudah delapan tahun memimpin kabinet pemerintah dan sangat mengetahui kebutuhan dari kabinetnya.

“(Reshuffle kabinet) itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa Presiden yang tahu. Karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan,” pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2022/06/15/074431726/jawaban-jokowi-soal-reshuffle-kabinet-dan-yang-terjadi-berikutnya

Terkini Lainnya

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Syarat dan Cara Pinjam Uang di Pegadaian, Bisa Online Juga

Syarat dan Cara Pinjam Uang di Pegadaian, Bisa Online Juga

Earn Smart
Memenangkan Ruang di Hati Pelanggan

Memenangkan Ruang di Hati Pelanggan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke