Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Jokowi Marah dan Sedih, Uang Pajak Dipakai untuk Beli Produk Impor

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat jengkel terkait banyaknya anggaran modal pengadaan barang dan jasa yang dibelikan barang impor. Padahal dengan membeli produk lokal, nilai tambah dan lapangan kerja dapat tercipta.

Kekesalan itu diungkapkan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa 14 Juni 2022.

Jokowi geram, karena uang rakyat dari pajak dikumpulkan dengan susah payah. Namun yang terjadi, dana tersebut justru dipakai untuk menyejahterakan rakyat di negara lain.

Menurut catatan Jokowi, jumlah APBN sebesar Rp 2.714 triliun ditambah APBD Rp 1.197 triliun, di mana saat ini belanja pemerintah pusat dan daerah justru banyak didominasi untuk produk impor.

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," ujar Jokowi dikutip dari Kontan.

Mengingat, selama ini menurut Jokowi, banyak K/L dan Pemda yang tidak mau membeli produk dalam negeri dengan beragam alasan.

"Speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali, itu yang bapak ibu kawal," imbuhnya.

Sementara itu dikutip dari laman Setkab, Jokowi juga juga meminta BPKP dan APIP untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) segera memiliki e-Katalog lokal. Presiden mengungkapkan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru 123 pemda yang memiliki e-Katalog lokal.

“Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya,” ujarnya.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga meminta jajaran terkait untuk mengawal realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah derah, maupun BUMN dan BUMD.

Berdasarkan laporan dari Kepala BPKP total komitmen untuk belanja produk dalam negeri sudah mencapai Rp 720 triliun.

“Itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya Bapak-Ibu mengawal ini,” kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menekan bahwa belanja pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta efisien.

Ia pun meyakini belanja produk dalam negeri dapat memaju pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan pekerjaan, hingga memicu investasi.

“Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” ungkap Jokowi.

Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Ia melihat produk-produk lokal disana telah dikemas dengan sangat baik.

Bukti produk lokal tak kalah bersaing lainnya Jokowi mencontohkan mesin jahit low speed yang lebih murah ketimbang produk impor.

"Lima tahun yang lalu saya jengkel betul, saya udah merintahkan pada BUMN untuk beli pipa. Enggak ada Pak spek dalam negeri Pak, speknya ini Pak, nomornya ini Pak, ukurannya ini," kata Jokowi.

"Terpaksa kita harus impor. Saya rasa itu apa sesulit ini sih membuat pipa? Eh saya ke pabrik pipa, Pak semuanya ada Pak. Bapak mau cari apa ada. ukuran apa ada. kualitas apa ada," kata Jokowi lagi.

Padahal, lanjut Jokowi, banyak produk lokal pun sebenarnya sudah menjangkau pasar ekspor. Sehingga ia heran, jika instansi pemerintah malah membeli produk impor.

"Ini kita ekspor semuanya Pak. ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Loh yang orang sana beli produk pipa kita. Kita malah beli impor. Ini kan sekali lagi kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf," kata Jokowi geram.

https://money.kompas.com/read/2022/06/15/075301026/jokowi-marah-dan-sedih-uang-pajak-dipakai-untuk-beli-produk-impor

Terkini Lainnya

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke