Transaksi Antar Mata Uang Lokal demi Jaga Stabilitas Nilai Tukar

Gangguan rantai pasok global dan konflik Rusia-Ukraina telah memberikan tekanan serius pada kenaikan harga pangan dan energi di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Jerman. Tercatat inflasi di AS pada Mei 2022 sebesar 8,6 persen (year on year/yoy), Inggris 9 persen yoy, sedangkan inflasi Jerman 8,7 persen (yoy).

Inflasi yang tinggi di negara-negara tersebut dipicu kenaikan harga pangan dan energi sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai.

Respon kebijakan

Tingginya angka inflasi itu telah direspon dengan percepatan normalisasi kebijakan moneter melalui suku bunga acuan bank sentral di negara-negara maju. Sepanjang tahun ini, tercatat Bank of England telah menaikan suku bunga acuan sebanyak tiga kali sedangkan Bank Sentral AS (The Fed) telah menaikkan sebanyak dua kali dan diperkirakan suku bunga acuan akan naik sebanyak 4-5 kali sampai dengan akhir tahun 2022 demi meredam gejolak inflasi.

Normalisasi kebijakan moneter yang cepat di negara-negara maju tentu akan meningkatkan risiko pembalikan arus modal ke aset yang dianggap aman (safe haven asset). Fenomena ini dapat berpotensi menganggu stabilitas nilai tukar mata uang di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), mata uang rupiah mengalami depresiasi di kisaran 2,87 persen sampai dengan 23 Mei 2022 dibandingkan dengan level akhir 2021. Namun, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara berkembang lain misalnya rupee (India), ringgit (Malyasia), dan won (Korea Selatan) yang tercatat mengalami depresiasi lebih dalam.

Strategi antisipasi

Akselerasi normalisasi kebijakan moneter menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global sehingga berisiko memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Salah satu strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah melalui diversifikasi transaksi bilateral dengan mata uang lokal atau dikenal dengan istilah Local Currency Settlement (LCS).

Selain itu, penerapan LCS dapat mendorong efisiensi biaya transaksi karena pelaku usaha tidak perlu mengonversi mata uangnya menjadi dolar AS dalam bertansaksi ke luar negeri. Diversifikasi mata uang dalam penyelesaian transaksi bilateral dapat meredam terjadinya risiko ketidakstabilan nilai tukar yang disebabkan oleh syok yang bersumber dari keuangan global.

Sampai saat ini BI telah menjalin kerjasama dengan empat negara mitra dagang terbesar Indonesia, yaitu Thailand, Malaysia, Jepang, dan China dalam implementasi LCS. Pertimbangan dalam pemilihan negara mitra diprioritaskan yang mempunyai nilai transaksi perdagangan dan investasi langsung yang tinggi di dalam negeri.

Berdasarkan data BI, keempat negara tersebut di atas berkontribusi terhadap penggunaan LCS hingga mencapai 868 juta dolar AS pada triwulan I 2022. Hal ini menunjukkan tren pertumbuhan LCS yang sangat positif di pasar keuangan sehingga turut menjaga stabilitas nilai tukar.

Sebagai upaya memperkuat perkembangan LCS, BI bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga serta asosiasi dunia usaha telah membentuk Gugus Tugas Nasional LCS pada 25 Mei 2022 untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ada tiga besaran program kerja Gugus Tugas Nasional LCS, yaitu melakukan sosialisasi secara tertarget untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi pelaku usaha. Kedua, gugus tugas melaksanakan program untuk melakukan reformasi regulasi dengan menciptakan aturan yang akomodatif. Ketiga mendorong terobosan dalam bentuk insentif, fasilitasi maupun percepatan layanan yang mendukung implementasi LCS.

Semoga dengan adanya diversifikasi transaksi dalam mata uang lokal serta terbentuknya Gugus Tugas Nasional LCS ini dapat memberikan tambahan kekuatan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor ekspor-impor dan investasi di Indonesia sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah kondisi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian.