Jokowi Disarankan "Reshuffle" Satu Paket Menteri Bidang Ekonomi, Ini Alasannya

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, perlu dilakukan reshuffle satu paket dalam jajaran menteri bidang ekonomi, mulai dari tingkat menteri koordinator hingga menteri teknis.

Ia menyebut menteri di bidang ekonomi yang perlu diganti yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menurutnya kelima menteri tersebut memiliki beberapa catatan kinerja yang dinilai kurang baik. Hal itu terkait persoalan pemenuhan kebutuhan pokok dan stabilitas harga komoditas pangan, terutama minyak goreng.

"Bahkan minyak goreng itu diambil alih oleh Menko Marves (Luhut Binsar Pandjaitan) koordinasinya, ini kan membuktikan bahwa koordinasi yang ada di Menko Perekonomian dan kementerian teknis seperti Mendag, Menperin dianggap kinerjanya kurang begitu bagus, kurang begitu baik, sehingga kalaupun dilakukan reshuffle, layak dilakukan," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Selain soal kinerja, jajaran menteri juga dinilai perlu diubah karena persoalan waktu. Hal ini mengingat masa kepemimpinan Jokowi akan berakhir pada 2024, sehingga diperlukan jajaran menteri yang mampu fokus menyelesaikan persoalan ekonomi, bukan malah teralihkan karena kegiatan tahun politik menuju Pilpres 2024.

"Pak Jokowi harus mempersiapkan legacy atau warisan terkait dengan masalah-masalah ekonomi yang sampai saat ini masih banyak yang belum diselesaikan. Nah ini harus diisi oleh sosok yang mengerti visi-misi Pak Jokowi, bukan justru sekarang dengan tahun politik, malah banyak menteri ekonomi yang fokusnya berkampanye, bahkan menggunakan fasilitas kementerian. Itu kan yang tidak elok dan seharusnya diganti," papar Bhima.

Tak hanya itu, alasan perlunya dilakukan pergantian menteri bidang ekonomi tersebut juga dikarenakan tantangan ekonomi yang akan dihadapi ke depannya semakin kompleks.

Tantangan itu mulai dari faktor eksternal adanya sinyal resesi ekonomi Amerika Serikat (AS), kenaikan subung bunga AS, inflasi global yang tinggi, hingga persoalan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan upaya peningkatan investasi di dalam negeri.

"Jadi sarannya adalah reshuffle dilakukan tapi satu paket, mulai dari Menko Perekonomian, Mendag, Menperin, Mentan, dan Menteri Investasi juga," ungkapnya.

Menurut Bhima, Menteri Investasi Bahlil turut menjadi sorotan karena pernyataannya sempat mendukung penundaan Pemilu dan presiden tiga periode. Padahal, pada sektor investasi dinilai perlu tokoh yang fokus bisa mendorong realisasi investasi untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia.

"Ini kan sebenarnya juga membingungkan, karena di satu sisi Menteri Investasi ini terlihat lebih banyak berpolitik daripada mendorong realisasi-realisasi investasi yang seharusnya menjadi pekerjaan rumahnya. Misalkan dengan terlibat dukungan tiga periode, itu kan mendistorsi citra Pak Jokowi bahwa akan fokus menyelesaikan masalah ekonomi," jelas dia.

Bhima juga memberikan catatan, bahwa lewat reshuffle ini, posisi menteri-menteri bidang ekonomi perlu diisi oleh orang yang berasal dari dunia profesional, bukan dari partai politik. Jika pergantian posisi diambil dari partai politik maka pekerjaanya pun tidak akan fokus karena adanya kepentingan politik.

"Jangan samapai yang mengisi reshuffle ini bukan datang dari profesional, yaitu tetap orang partai atau terafiliasi dengan kepentingan politik, itu sama saja tidak menyelesaikan masalah, karena nanti kalau enggak fokus kerjanya, justru enggak optimal terbagi dengan agenda politik. Ini hal yang tidak kita inginkan," pungkasnya.