Sri Mulyani Kesal Pemda "Lelet", Dana Daerah Rp 200 Triliun Mengendap Sia-sia di Bank

Dia bahkan melontarkan kata "ironis", karena pemerintah pusat selalu melakukan transfer ke daerah namun realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar sangat minim. Alih-alih merealisasikan belanja, Pemda lebih suka menaruh uangnya di bank.

Kekesalan itu ia utarakan saat memberikan arahan kepada Gubernur/Walikota di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

"Bukan karena enggak ada uangnya, transfer kami ke daerah itu rutin. Memang ada beberapa persyaratan, tapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Jadi ini, kan, menggambarkan ada ironis. Ada resources, ada dananya, tapi enggak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani.

Belanja Pemda minus 17 persen hingga Mei 2022

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, belanja Pemda alami minus 17 persen pada akhir Mei 2022, dari Rp 270 triliun menjadi Rp 223 triliun.

"Belanja kita tahun ini minus 17 persen dari belanja kita tahun lalu. 17 persen, bukan 1 persen, (atau) 5 persen. Bapak Ibu sekalian nanti akan perlu melihat, apa yang menjadi kendala," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani kecam dana daerah lebih banyak buat bayar gaji 

Realisasi belanja sebesar Rp 223 triliun pun banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Totalnya mencapai Rp 113 triliun dari Rp 223 triliun.

Sementara itu, belanja modal yang notabene penting untuk peningkatan kualitas SDM justru kecil, yakni Rp 12 triliun. Belanja modal ini pun lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 14 triliun. Adapun belanja lainnya Rp 44 triliun.

"Kalaupun Rp 223 triliun kita belanjakan, mayoritas Rp 113 triliun adalah untuk bayar gaji yang udah enggak mikir lagi, tuh (caranya merealisasikan)," seloroh Sri Mulyani.

Ironis, rakyat masih butuh MCK, dana malah "ngendon" di bank....

Lebih lanjut wanita yang karib disapa Ani ini menyampaikan, dana Rp 200 triliun yang mengendap di bank pada Mei 2022 lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2021 dan tahun 2020.

Tercatat hingga akhir Mei tahun lalu, dana Pemda yang mengendap hanya Rp 172 triliun, sementara Mei 2020 hanya Rp 165 triliun.

Dana "ngendon" di bank ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air bersih di daerah tidak jalan atau mandek.

Padahal kata Ani, rakyat masih membutuhkan infrastruktur dasar. Banyak daerah-daerah yang tidak memiliki sarana MCK memadai. Begitu pun tingkat kemiskinan di daerah masih tinggi.

"Tadi Bapak/Ibu sekalian lihat begitu nerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji aja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13, itu enggak perlu leadership. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan ya tadi, kenapa belanja barangnya banyak," sebut Sri Mulyani geram.