Luhut Didorong Benahi Industri Kelapa Sawit secara Fundamental

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus mendorong Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperbaiki struktur industri kelapa sawit Indonesia secara fundamental.

Hal ini perlu dilakukan agar industri kelapa sawit di Tanah Air semakin baik ke depannya. 

"Tadinya saya berharap Pak Luhut melakukan audit, perbaikan struktur industri dan perbaikan rantai pasok sawit dan CPO secara fundamental. Kalau cuma mindahin kantor (perusahaan sawit) ke Indonesia, tidak fundamental dan hanya membawa keuntungan receh," ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/6/2022).

Deddy pun meminta Luhut mengaudit lahan yang dimiliki perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia untuk memastikan perusahaan tersebut tidak mencaplok lahan di luar lahan konsesinya. 

Menurut dia, dari situ negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat dan negara mendapat tambahan masukan dalam bentuk penalti pajak.

"Saya juga tadinya sempat berharap besar, audit itu menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsionak terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Kalau sekarang, pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama, itu tidak berkeadilan," kata Deddy.

Legislator PDIP itu berharap Luhut membedah struktur industri sawit dan minyak goreng secara menyeluruh. Misalnya dengan memilah-milah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang jika izinnya habis di masa depan agar bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara.

"Kalau itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tapi ternyata kan tidak ada pemikiran ke sana, terus terang saya kecewa," ungkapnya.

Selain itu, Deddy mendorong Luhut untuk mengaudit terhadap pelaksanaan konsep plasma - inti yang banyak membuat konflik dan penderitaan bagi rakyat.

"Jadi saya sangat bingung dan kecewa ketika Pak Luhut hanya mampu menekan perusahaan sawit tertentu untuk berkantor di Indonesia, bukan menyelesaikan masalah-masalah penting yang bermanfaat. Bahkan sampai sekarang harga minyak goreng curah belum juga mampu diturunkan sesuai HET. Bahkan sekarang petani kecil semakin menjerit karena harga TBS belum kembali normal sebagai dampak dari moratorium ekspor kemarin. Apakah soal rakyat kecil seperti ini tidak diperhatikan oleh Pak Luhut," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng bakal diaudit.

Luhut menyampaikan pihaknya telah memetakan perusahaan yang diduga tidak mendukung kebijakan pemerintah. Namun, Luhut tidak menyebut secara detail jumlah perusahaan atau nama-nama perusahaan tersebut.

“Jadi, kami sudah men-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main dan saya sudah minta dan tanda tangan suratnya, dan sudah saya berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan BPKP sudah terima,” kata Luhut dikutip dari Antara, Sabtu (11/6/2022).

Ia menyampaikan BPKP kemungkinan akan mulai mengaudit perusahaan-perusahaan itu dalam waktu dekat.

“Ada perusahaan yang barangnya di sini, kantornya di luar negeri. Dia (pemiliknya) tinggal di luar negeri. Saya pikir tidak adil juga, kita harus hidup dengan keadilan juga,” kata Luhut.