Indonesia Ekspor 200.000 Ton Beras, Ini Alasan Menko Airlangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bakal mengekspor beras 200.000 ton ke negara sahabat. Sebab, potensi produksi beras sampai akhir tahun mencapai 7 juta ton.

Mantan Menteri Perindustrian ini menuturkan, ekspor beras sebanyak 200.000 ton itu diminta oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Hal ini juga dilandasi oleh permintaan beberapa negara untuk diversifikasi pangan.

"Alhamdulillah 3 tahun terakhir tidak impor beras dan bahkan tahun ini dengan stock akhir tahun bisa sampai 7 juta, Bapak Presiden meminta kita untuk ekspor 200.000 ton," kata Airlangga pasca acara Panen Raya Nusantara di Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2022).

Airlangga menuturkan, Perum Bulog sudah ditunjuk pemerintah untuk mengekspor beras-beras tersebut. Namun, dia enggan merinci negara mana saja yang akan mendapat beras impor dari Indonesia.

"Sudah diberikan penugasan kepada Bulog, nanti tinggal teknisnya saja ke negara mana," ucap dia.

Lebih lanjut dia menuturkan, ekspor beberapa komoditas yang mengalami suplai berlebih (over supply) di Indonesia menjadi keuntungan tersendiri.

Kendati begitu, Airlangga menegaskan, pemerintah akan berhati-hati dan menghitung stok pangan dan kebutuhan di dalam negeri sebelum memberi penugasan ekspor. Karena, tahun 2023 Indonesia berhadapan dengan cuaca ekstrem yang mengganggu panen komoditas.

"Sementara kita beras dan ayam dulu, karena tentu kita harus lihat stok akhir tahun. Karena kita berhadapan dengan climate change, La Nina, El Nino, tahun depan. Jadi tahun 2023 menjadi krusial," sebut dia.

Sebagai informasi, wacana ekspor beras sudah disinggung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dia mengungkapkan, BUMN China menyambangi kantornya untuk meminta Indonesia mengekspor beras ke Tiongkok.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menjadi salah satu dari 6 perwakilan kepala negara di dunia yang terpilih menangani krisis pangan dalam Global Crisis Response Group (GCRG). Jokowi mewakili negara-negara G20.

GCRG merupakan inisiatif Sekretaris Jenderal PBB selang sebulan setelah invasi Rusia ke Ukraina. GCRG adalah grup yang berperan menangani krisis pangan dan energi di dunia, dan sudah melakukan serangkaian pertemuan mencari solusi bersama.